6 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air oleh KKB Egianus Kogoya

"Kita lihat mediator dari dalam Indonesia belum berhasil membebaskan Philip. Butuh orang dari luar yang memang bebas dari kepentingan. Pihak netral yang disepakati, guna membebaskan pilot yang disandera," katanya.

Baca juga: Soal Tebusan Rp 5 Miliar untuk Pilot Susi Air, Jokowi: Progresnya Tidak Bisa Saya Sampaikan

Ketua Program Studi Pascasarjana Sosiologi Universitas Cenderawasih ini mengungkapkan, belum ada titik temu, terkait dengan pembebasan Pilot Susi Air.

"Belum ada komunikasi yang mencair. Belum ada forum komunikasi. Istilah masih menunggu. Hal ini yang terjadi selama ini dalam upaya pembebasan Pilot Philip," ucap Lefaan.

Dia menyebutkan ada sejumlah langkah untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua.

Lefaan menyatakan, selama ini Otonomi Khusus (Otsus) yang diberlakukan sejak 2001 dan berjalan selama 20 tahun, dianggap belum memberikan ruang kepada kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan.

"Perlu memberikan ruang kepada orang Papua, terutama pihak-pihak yang berseberangan, sehingga ikut terlibat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dan lain sebagainya," ujar guru besar ketiga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih ini.

Baca juga: Wapres Sebut Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air untuk Hindari Korban

Dia menambahkan,pembangunan infrastruktur sosial seperti perumahan, jalan, jembatan, UMKM, air bersih, pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tanah Papua harus terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Pembangunan infrastuktur sosial adalah sesuatu yang permanen yang harus dilakukan secara terus menerus. Karena konflik yang terjadi di Papua bersifat sementara, tetapi pembangunan infrastruktur sosial bagi masyarakat Papua harus dilakukan secara terus menerus," ucap Lefaan.

Lefaan menyampaikan, penyelesaian masalah di Papua tidak boleh sepotong-potong.

Namun, pembangunan harus dilakukan secara permanen dan berkelanjutan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

"Pembangunan infrastruktur sosial secara permanen harus dilakukan secara terus menerus, tentunya dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal yang ada di Papua. Pendekatan sosial tak hanya teoritis, tetapi pendekatan sosial harus nyata di tengah-tengah masyarakat di tanah Papua," katanya.