Tak seperti Pemilu, Peminat PPK dan PPS di Pilkada Menurun

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah (Jateng) mencatat adanya penurunan minat masyarakat untuk mendaftar sebagai penyelenggara pemilu Ad Hoc untuk pilkada 2024 mendatang.

Di antaranya untuk bertugas seagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemukhtahiran Data Pemilih (Pantarlih).

Baca juga: Berapa Gaji PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih di Pilkada 2024?

Komisioner KPU, Mey Nurlela mengatakan, peminat penyelenggara ad hoc Pilkada mendatang menurun. Namun, Mey tak merinci berapa penurunan peminat sebagai penyelenggara pilkada ad hoc.

"Iya jadi kalo pemilu kemarin kan sebenarnya partisipasi kita cukup meningkat. Cuma memang sekarang ini ketika kita mulai tahapan perekrutan, ternyata animo masyarakat untuk ikut menjadi bagian dari penyelenggara tingkat badan ad hoc itu agak menurun gitu," ujar Mey saat FGD DPD RI soal evaluasi Pemilu 2024 di Kantor DPD RI, Sabtu (18/5/2024).

Menurutnya, masyarakat yang sebelumnya menjadi penyelenggara pemilu pada Februari lalu masih kelelahan. Sehingga banyak yang tak berminat menjadi penyelenggara di pilkada. 

Apalagi, untuk mendaftar menjadi badan ad hoc untuk pilkada harus melalui sederet seleksi administrasi hingga tahap wawancara.

"Tetapi barangkali karena mereka baru mengalami pemilu nih yang kemarin baru saja dengan situasi yang ribet repot. Gitu ya barangkali juga administrasinya banyak, sehingga mereka kelelahan, keletihan," lanjutnya.

Kendati peminatnya tak sebanyak pemilu lalu, dia memastikan penyelenggara pilkada ad hoc akan tetap terpenuhi. 

"Tapi sampai sejauh ini ya Insya Allah target kami masih tidak ada yang minus, masih terpenuhi," tambahnya.

Mey menilai partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan penyelenggara cukup berbeda. Masyarakat di sejumlah daerah disebut kurang berminat menjadi penyelenggara.

Untuk itu, hal ini menjadi tugas bersama pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilu. 

"Kan masyarakat kita yang ingin kan seperti di beberapa daerah kan ya itu-itu saja yang lainnya banyak yang juga yang apatis. Nah ini saya kira PR kita bersama Pak Abdul Kholik (DPD RI) untuk ikut mendorong masyarakat. Bukan saja mereka datang ke TPS, tapi menjadi bagian dari penyelenggara itu," tutur Mey.

Perwakilan DPD RI Jawa tengah, Abdul Kholik sepakat partisipasi masyarakat sebagai penyelenggara pemilu masih perlu didorong lagi.

"Kesadaran masyarakat untuk ikut juga menjaga tahapan dan sekaligus berpartisipasi juga perlu ditingkatkan.

"Tadi dari gambaran Mbak Mey di penyelenggara sebagian ada yang partisipasinya agak terbatas untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu," tandas Kholik.