Di Timika, Wapres Tegaskan DOB untuk Dekatkan Pelayanan Dasar pada Warga Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) adalah untuk kesejahteraan masyarakat di Papua.

DOB, kata dia, mendekatkan pelayanan dasar kepada publik di daerah-daerah di Tanah Papua.

"Provinsi baru ini kita harapkan dapat mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat Papua," katanya di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Rabu (12/7/2023), dikutip dari Antara.

Di Timika, Wapres mengunjungi Institut Pertambangan Nemangkai (IPN) di Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu.

Baca juga: Masih Ada Moratorium Pemekaran Daerah, Wapres: 4 DOB di Papua Luar Biasa

Ia mengatakan, DOB adalah bukti bahwa pemeritah serius dalam menyejahterakan masyarakat Papua.

Dalam kesmpatan itu, Wapre mengapresiasi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang telah berkontribusi terhadap pembangunan manusia di Papua dengan adanya Institute Pertambangan Nemangkawi (IPN).

"Saya memandang kehadiran IPN sebagai wujud dari keberpihakan terhadap investasi tenaga kerja yang handal dan profesional utanya orang asli Papua," ujarnya.

Setelah melihat aktivitas di IPN, Wapres meyakini bahwa kualifikasi tenaga kerja orang asli Papua memiliki beragam keterampilan serta pengetahuan yang handal guna mendukung kinerja perusahaan.

Baca juga: Wapres Tegaskan 4 DOB di Papua Bakal Dievaluasi

Wapres juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika yang memberikan perhatian terhadap tenaga kerja orang asli Papua dalam skema BPJS Ketenagakerjaan.

"Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia termasuk di Papua," demikian Ma'ruf Amin.