“Jangan-jangan orang-orang yang jadi representasi warga di pemerintahan ada yang tidak paham tentang esensi pemerintahan yang demokratis. Seberapa susah sih klarifikasi ke warga atau ngajak warga ngomong baik-baik. Bukankah pemerintah harus melayani warganya?” katanya.
“Kalau pemerintah sudah on the right track, seharusnya itu tidak akan jadi masalah,” tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kabag Humas Pemerintah Kota Jambi Gempa Awaljon mengatakan pihaknya tidak berencana membawa masalah komentar Tiktokers Syarifah itu ke pengadilan.
Hal itu diungkapkan saat Gempa di hadapan wartawan pada Selasa (6/6/2023).
“Dari awal tidak ada maksud kita untuk menaikkan perkara ini ke pengadilan. Kita hanya ingin memberikan efek jera terhadap pemilik akun tiktok tersebut,” katanya.
Sebelumnya langkah Pemerintah Kota Jambi melaporkan Syarifah yang masih duduk di bangku SMP juga menuai protes KPAI dan Kemenkumham.
Dalam akun Twitternya Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) mengaku akan berkoordinasi Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kompolnas dalam pendampingan kepada Syarifah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.