SORONG, KOMPAS.com - Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPD PDI Perjuangan (PDI-P) di Kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinisi Papua Barat Daya diwarnai keributan internal partai terkait nomor urut bacaleg, Sabtu (13/5/2023).
Keributan terjadi antara wakil sekretaris dan Ketua DPC PDI-P Kota Sorong Edo Kondologit terkait adanya perubahan nomor urut bacaleg, saat proses pemeriksaan dokumen pendaftaran bacaleg sedang berlangsung.
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya Letjen (Purn) Joppy Onesimus Wayangkau mengatakan, aksi protes itu hanya masalah internal partai belum ada kesesuaian dari bacaleg adanya masalah nomor urut.
Baca juga: Belum Ada Rekomendasi DPP, Berkas Pendaftaran Bacaleg PPP dan Demokrat Brebes Dikembalikan KPU
"Saya akan lihat kembali apa yang di persoalkan sendiri kenapa ada persoalan di situ saya akan evaluasi kembali. Namun proses pendaftaran sedang berjalan," kata Joppy di kantor KPU.
Di tempat terpisah, Ketua DPC PDI-P Edo Kondologit mengakui keributan itu dipicu oleh kemarahannya terkait nomor urut.
Menurutnya, penetapan nomor urut calon harus tertib secara administrasi dan sesuai aturan yang ditetapkan oleh DPP partai.
"Kita dalam penetapan calon nomor urut partai itu DPP turun ke setiap wilayah yang sudah menetapkan nomor urut 1 dan nomor urut 2, tidak boleh diganggu gugat keputusan partai resmi. Tapi permainan internal partai kita harus dievaluasi, itu yang menjadi kemarahan saya. Ini cuma masalah internal saja," ujar Edo.
Edo mengaku, kemarahannya bersifat internal agar ada koreksi di kepengurusan partai. PDI-P harus dikelola oleh orang-orang profesional yang bekerja sesuai aturan.
"Bukan bekerja tak karuan amburadul sesuka enaknya. Dia ada titipan dari sponsor dapat uang dari siapa, terus namanya dimasukkan, itu yang saya marah. Partai ini bukan abal-abal, makanya kita harus turuti keputusan DPP bukan kita ubah-ubah," katanya.
Baca juga: PKS Daftarkan 48 Persen Bacaleg Perempuan ke KPU Jombang, Usung 9 Sosok Millennial
Edo berjanji akan membuat laporan ke DPP PDI Perjuangan terkait masalah adanya perubahan nomor urut.
"Saya akan lapor secepatnya karena orang-orang seperti ini harus dievaluasi, kalau bisa dipecat dari partai ini karena tidak ada guna bekerja di partai," katanya.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.