Alasan Bupati Pangandaran Jeje Ingin Bertemu Husein, ASN yang Mundur karena Pungli

KOMPAS.com - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata akan mengajak Husein Ali Rafsanjani untuk bertemu dan bicara hati ke hati pada Kamis (11/5/2023).

Bupati Jeje pun berharap dalam pertemuan itu akan menemukan titik permasalahan dan solusi soal pungutan liar yang dialami Husein.

Seperti diketahui, Husein yang juga merupakan aparatur sipil negera (ASN) memilih mundur karena menjadi korban pungutan liar (pungli) sat Latihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS).

"Di mana nih titik persoalannya. Kalau pungli siapa yang punglinya," jelas Jeje.

Butuh guru

Selain itu, kata Jeje, saat ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran sangat membutuhkan guru. Menurutnya ada sekitar 200 guru yang pensiun per tahunnya.

Jeje menyayangkan jika Husein tetap bersikukuh untuk mundur sebagai ASN. Dirinya berharap semua permasalahan dapat diselesaikan Husein bisa kembali bekerja.

"Kita butuh guru, kita mengadakan seleksi kan (biayanya) enggak murah. Sampai ke pelatihan di Pusdikmin," jelas Jeje.

"Saya harap ya semuanya selesai, bisa kembali," tambahnya.

Husein diminta bayar uang transport

Seperti diberitakan sebelumnya, Husein sempat menjelaskan kepada Kompas.com soal permasalahan yang dialaminya.

Menurutnya, saat itu dirinya diminta membayar uang transportasi sebesar Rp 270.000 untuk mengikuti pelatihan Latsar.

Padahal, katanya, biaya kegiatan sudah dianggarkan. Kemudian pada saat latihan dasar berjalan, para peserta juga kembali diminta membayar Rp 310.000 yang tidak tahu peruntukannya.

"Mau ikut atau tidak ikut (rombongan) tetap harus bayar. Padahal, saya naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Bahkan yang enggak bisa ikut karena lagi hamil dan sakit pun harus tetap bayar," kata Husein saat dihubungi Kompas.com via telepon, Selasa (9/5/2023).

Penjelasan BKPSDM soal pungutan

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani membantah tudingan Husein soal pungutan liar.

Menurut Dani, saat pelatihan dasar itu Pemkab Pangandaran memang tidak menganggarkan untuk transportasi CPNS ke lokasi Latsar di Bandung karena Pusdikmin akan menggelar Latsar secara daring.

"Zaman (pandemi) Covid. Dulu rencananya daring, tak ada klasikal," ujar Dani, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa.

Lalu Pemkab Bandung saat itu juga melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid. Hal itu, kata Dani, membuat anggaran transportasi dipending.

Sebenarnya, menurut Dani, pihaknya sudah mengadakan zoom meeting dengan para peserta yang akan melaksanakan Latsar.

Mereka telah diberi penjelasan beberapa kali bahwa sebelumnya Latsar hanya daring, tapi dalam perjalanannya ternyata ada klasikal.

"Ada yang tiga hari, ada yang lima hari," jelas Dani.

Seingat dia, saat itu ada empat angkatan. Per angkatan ada koordinator atau ketua kelas.

Mereka berunding dalam menentukan biaya transportasi ke lokasi Latsar dan tidak melibatkan BKPSDM.

(Penulis : Kontributor Bandung, Dendi Ramdhani | Editor : David Oliver Purba)