Gubernur NTB soal Kontraktor Ancam Gembok Mobdinnya karena Tagihan Utang: Kami Akan Lunasi

MATARAM, KOMPAS.com- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menanggapi ancaman dari sejumlah pihak kontraktor (rekanan) yang akan menggembok mobil dinasnya karena utang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Terkait total utang Rp 223 miliar yang belum terbayar tersebut, Zulkieflimansyah menegaskan bahwa Pemprov NTB akan segera melunasinya.

"Akan kita selesaikan, tetapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah, InsyaAllah di bulan Juni atau Juli mendatang akan kita selesaikan," kata Gubernur Zul melalui pesan WhatsApp, Jumat (5/5/2023).

"Kami akan melunasi utang itu, namun kita harus bijak dengan kondisi yang ada," lanjut dia.

Baca juga: Kontraktor di NTB Ancam Gembok Mobdin Gubernur Buntut Pemprov Tak Kunjung Bayar Utang

Anggap ada kepentingan politik

Zul, sapaan akrab gubernur, memastikan perkara utang tersebut sudah rampung sebelum dirinya purna tugas pada 19 September 2023.

Menurut Zul, aksi para kontraktor yang menagih utang kepada Pemprov juga disusupi kepentingan politik.

"Tapi karena sangat tendensius dan sudah sangat politis, perlu juga nampaknya diberi sedikit penjelasan agar tidak digoreng ke sana kemari untuk tujuan yang sifatnya sangat politis. Tapi karena memang tahun politik, ya dimaklumi saja lah," kata dia.

Baca juga: Tak Hanya Ancam Segel Mobdin Gubernur NTB, Kontraktor Bakal Berkemah di Kantor Zulkieflimansyah

Zul memaparkan, kontraktor biasanya mengerjakan proyek pemerintah jika anggaran telah disahkan. Walau dana belum cair, pekerjaan itu akan dilakukan dengan modal pribadi atau pinjaman.

"Biasaya karena sudah ada jaminan anggaran ya enggak ada masalah. Jadi ketika dananya cair ya segera pinjaman bisa dilunasi," ungkap Zul.

Dampak wabah Covid-19

Gubernur mengakui akar permasalah ialah tatkala wabah Covid-19 melanda. Dana yang sudah dialokasikan untuk banyak pekerjaan terpaksa dipangkas.

"Dan dipangkasnya kadang dari pusat sehingga wajar kita semua jadi kelabakan. Karena banyak rencana awal jadi tidak mungkin dieksekusi, sebab dananya sudang dipotong untuk mengatasi Covid-19," kata Zul.

Dirinya sangat memahami kondisi para kontraktor yang meminta untuk dibayar, namun demikian ada hal yang tak kalah penting menyelamatkan jiwa manusia saat wabah Covid-19.

"Kita paham bahwa sudah banyak pekerjaan yang kadung dikerjakan, tapi menyelamatkan jiwa kita semua jauh lebih penting dan menjadi prioritas," sambungnya.

Kondisi demikian, membuat pembayaran sejumlah pekerjaan tertunda.

Menurut Gubernur, hal itu bukan karena kesengajaan tapi memaang kondisi membuat Pemprov memilih keputusan itu.