Dosen Universitas Islam Indonesia (UII), Ahmad Munasir Rafie Pratama (AMRP), yang sempat dikabarkan hilang kontak, akhirnya membalas email yang dikirimkan pihak kampusnya.
Rektor UII Fathul Wahid menjelaskan, di surat elektroknik itu, Ahmad Munasir menjelaskan alasannya mengubah rute penerbangannya.
"UII telah mencermati alasan kondisi kesehatan AMRP yang menjadi penyebab pengalihan rute penerbangan ke Amerika Serikat. Dan disampaikan melalui penjelasan AMRP di dalam balasan email," terangnya dalam keterangan tertulis, Jumat.
Dalam surat elektronik tersebut, Ahmad Munasir juga memohon maaf kepada rektor dan seluruh civitas akademika UII atas kegaduhan yang muncul karena permasalahan ini.
Untuk diketahui, Ahmad Munasir sedianya tiba di Jakarta dari Istanbul, Turkiye, usai dari Oslo, Norwegia. Namuan, di Istanbul, ia justru mengubah rute perjalanan ke Boston, Amerika Serikat.
Baca selengkapnya: Akhirnya Balas Email, Dosen UII Ahmad Munasir Mengaku Alihkan Rute ke Amerika Serikat karena Kondisi Kesehatan
Sebanyak sepuluh orang meninggal dunia akibat kericuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.
"Korban itu 10 orang (tewas), delapan dari masyarakat asli Papua dan dua dari pendatang. Ada juga korban luka-luka dari aparat 18 orang, 16 kena batu dan dua orang kena panah, salah satunya perwira polisi," jelas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Mathius D. Fakhiri, Jumat.
Selain itu, peristiwa ini juga mengakibatkan belasan rumah dibakar.
"Kerugian materiil ada dua ruko dan 13 rumah yang dibakar, ditambah dengan kendaraan-kendaraan milik TNI-Polri yang rusak akibat terkena lemparan batu," bebernya.
Kericuhan pada Kamis ini terjadi usai beredarnya isu penculikan anak.
Baca selengkapnya: Korban Kericuhan di Jayawijaya Bertambah, 10 Tewas dan 18 Terluka
Warga yang lahannya terdampak Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Kalimantan Timur, dilarang memasang spanduk keluhan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi IKN pada Kamis.
Rencananya, warga hendak memasang spanduk keluhan soal nilai ganti rugi lahan yang dinilai terlalu rendah.
Menurut warga, niatan tersebut tak bisa terealisasi lantaran dilarang polisi dan pihak kelurahan. Sebelumnya, warga Desa Pemaluan sudah memasang beberapa spanduk keluhan, tetapi diminta copot.
"Warga mau pasang spanduk aja enggak bisa, dilarang petugas," sebut Ronggo Warsito, warga Desa Bumi Harapan, Jumat.
Teguh Prasetyo, warga Desa Pemaluan lainnya, menerangkan, warga di Desa Bumi Harapan juga sempat memasang spanduk dengan keluhan sama. Namun, jelang kedatangan Jokowi, spanduk itu tiba-tiba hilang.
Baca selengkapnya: Jokowi ke IKN, Warga Dilarang Pasang Spanduk Keluhan Harga Ganti Rugi Lahan KIPP
Sumber: Kompas.com (Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma; Kontributor Jayapura, Dhias Suwandi; Kontributor Samarinda, Zakarias Demon Daton | Editor: Maya Citra Rosa, Rachmawati, Dita Angga Rusiana, Andi Hartik, Ardi Priyatno Utomo)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.