Alokasi Anggaran Stunting di Sulbar Tidak Tepat Sasaran, Pemprov Gandeng IPB

MAMUJU, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Sulawesi Akmal Malik menyebut alokasi anggaran penanganan stunting tidak tepat sasaran pada keluarga penderita stunting. 

Akmal pun menggandeng IPB untuk menguatkan pendataan melalui data desa presisi (DDP). 

"Kami bekerja sama IPB menghadirkan DDP dengan harapan alokasi anggaran yang dialokasikan pada 2023 tepat sasaran" ujar Akmal saat rapat koordinasi bersama Wapres RI Ma'ruf Amin di Mamuju, Sulbar, Kamis (23/2/2023). 

Baca juga: Angka Stunting di Sulbar Tertinggi Kedua di Indonesia, Wapres: Ini Masalah Besar

Keluarga sasaran, kata Akmal, tersebar di enam kabupaten, yakni 14.080 (Mamuju), 10.282 keluarga (Majene), 19.040 keluarga (Polman), 6.934 keluarga (Pasangkayu), 10.799 keluarga (Mamasa), 4.327 keluarga (Mamuju Tengah).

Saat ini, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sulbar, pemerintah telah dialokasikan sebesar Rp 38,5 miliar melalui APBD 2024.  

"Dengan rincian intervensi spesifik Rp16 miliar dan intervensi sensitif Rp 22,5 miliar," ujar Akmal. 

Sementara itu, menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, anggaran penanganan stunting di Sulbar baik melalui APBN, APBD provinsi/kabupaten dan swasta sudah cukup. 

Namun, dia ingin intervensi yang dilakukan pemerintah daerah harus tepat sasaran. 

"Cuma memang yang menjadi masalah itu tadi konvergensi dan tepat sasaran. Tadi kan banyak anggaran hanya pelatihan. Ini juga perlu di-warning. jangan sampai hal hal itu tidak pada sasaran," tegas Ma'ruf Amin. 

Baca juga: 700 Anak di Sorong Papua Barat Daya Alami Stunting

Sebelumnya diberitakan angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat yang terus meningkat hingga 35 persen sejak empat tahun terakhir membuat Wakil Presiden Ma'ruf Amin khawatir. 

Hal ini diungkapkan Ma'ruf saat melakukan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Ballroom Grand Maleo Hotel, Mamuju, Sulbar, Kamis (23/2/2023).

Dalam rapat tersebut, Ma'ruf menyoroti kenaikan angka stunting sebesar 1,2 persen di Sulbar pada 2022. Jumlah ini membuat Sulbar menjadi penderita stunting tertinggi kedua di Indonesia.

"Masalah stunting ini masalah besar, masalah penting, salah satu sumber dari pada upaya kita membangun sumber daya manusia yang unggul dan itu tidak mungkin bisa tercapai kalau masih ada stunting," kata Ma'ruf di hadapan pejabat pemprov dan kabupaten di Sulbar.