KOMPAS.com - Kepulauan Meranti menjadi perhatian setelah Bupati Muhammad Adil melontarkan ucapan pedas ke Kementerian Keuangan saat Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (8/12/2022) lalu.
Marahnya Adil dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut bukanlah tanpa sebab.
Ia marah karena Kemenkeu memberikan dana bagi hasil (DBH) yang nilainya kecil atas produksi minyak Meranti.
Protes ini dilayangkan oleh Adil di hadapan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu), Luky Afirma.
Awalnya, Adil menerangkan DBH yang diterima Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp 114 miliar yang didasarkan pada perhitungan harga minyak 60 dollar AS per barel pada 2022.
Dari situlah, Adil lantas mengungkit-ungkit pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan harga minyak dunia mengalami kenaikan 100 dollar AS per barel dalam pembasan APBD 2023.
"Tapi kenapa minyak kami bertambah, lifting-nya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta?" ungkap Adil.
Terkait pernyataan tersebut, Kemendagri turun tangan dengan memanggil Adil ke Kantor Kemendagri Jakarta pada Senin (12/12/2022).
Kedatangan Adil diterima oleh Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro. Ia lalu meminta agar Adil mengedepankan etika saat berbicara terlebih posisinya sebagai pejabat publik.
Baca juga: Bupati Meranti Diminta Tak Bikin Gaduh, Kemendagri: Selesaikan Baik-baik
Dikutip dari jurnal UIN Suska Riau, Kabupaten Meranti adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibukota Selatpanjang. Pemekaran Kabupaten Meranti sudah diperjuangkan masyarakat Meranti sejak tahun 1957.
Hingga akhirnya dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan kabipaten Meranti (BP2KM) pada 25 Juli 2005 sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.
Kabupaten Kepualauan Meranti sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia yang terletak di bagian pesisir timur Sumatera dengan psisisi pantai berbatasan dengan sejumlah negara tetangga.
Kepulauan Meranti masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone )FTZ) Batam-Tanjung Balai Karimun.
Baca juga: Empat Desa di Kepulauan Meranti Riau Terendam Banjir, 182 KK Terdampak
Kepulauan Meranti disebut sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan antara Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut.