Cerita FX Rudy Kenalkan Jokowi Blusukan untuk Serap Aspirasi Masyarakat

Kala itu ada empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang bersaing mendapatkan suara terbanyak dari masyarakat Kota Bengawan. Pasangan Jokowi-Rudy akhirnya keluar sebagai pemenang pemilu 2005 dengan perolehan 38,9 persen suara.

"H-3 (pemilihan) Pak Jokowi duduk di sini (teras rumah) sambil menggelar kloso (tikar). Iya saya sampaikan besok kita mendapatkan suara 39,9 persen. Eh ternyata dapat suaranya 38,9 persen," terang dia.

Pengalaman yang menurut Rudy meyakitkan saat itu adalah dirinya dikira menjual partai karena menempatkan Jokowi sebagai wali kota. Sementara dirinya sebagai seorang Ketua DPC PDI-P posisinya hanya sebagai wakil wali kota.

"Paling menyakitkan dikira saya menjual partai itu. Ketua DPC kok hanya maunya jadi wakil wali kota saja. Enggak ada (jual partai). Saya orang yang blak-blakan kok. Enggak ada Pak Jokowi naik kendaraan bayar, enggak ada. Biaya kampanye itu memang risiko berdua," terang dia.

"Jadi tidak ada yang namanya membeli partai sekian itu tidak ada. Saya diisukan dapat sekian miliar ya biarkan saya Tuhan yang maha tahu gitu aja," sambung Rudy.

Baca juga: Geram Muncul Tagar #MegaDikudeta, FX Rudy: Saya Akan Cari yang Mengatasnamakan Relawan Ganjar sampai Ketemu

Tradisi blusukan yang dikenalkan Rudy kepada Jokowi saat itu menegaskan bahwa menjadi wali kota itu bukan penguasa. Tetapi pelayan masyarakat.

"Pertama kali yang saya sampaikan bahwa menjadi wali kota itu bukan penguasa. Tapi pelayan masyarakat. Lha kalau mau menjadi pelayan masyarakat yang baik harus mau mendengar, mau melihat dan baru berbuat," ungkap Rudy.

"Mendengar suara rakyat, melihat di lapangan bersama rakyat, berbuat untuk rakyat. Itu yang saya sampaikan kepada Pak Jokowi seperti itu. Di sana tidak ada pekerjaan, tidak berebut pekerjaan apalagi uang. Yang ada adalah melayani masyarakat," tambah dia.

Selama lima tahun memimpin Solo dengan blusukan, kata Rudy banyak aspirasi yang dia serap bersama dengan Jokowi menjadi sebuah kebijakan politik. Kemudian dia rumuskan kembali menjadi kebijakan pemerintah.

"Dari 2005 sampai 2010 menjadi wali kota dan wakil wali kota. Banyak yang kita dengar dari masyarakat. Dan kita lihat di tengah-tengah masyarakat dengan blusukan tadi muncullah kebijakan-kebijakan politik yang saya rumuskan dari anak ranting, ranting, PAC dan DPC PDI-P. Kemudian dibawa ke wali kota dan wakil wali kota jadilah kebijakan pemerintah," jelas dia.