Jaga Stabilitas Harga Pangan di Tahun 2023, Pemprov Jateng Siapkan Subsidi

SEMARANG, KOMPAS.com – Menghadapi prediksi krisis di 2023, Pemprov Jateng mengupayakan peningkatan kuantitas tanaman pangan yang didukung dengan stabilisasi stok dan harga.

Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jateng ikut merancang optimalisasi musim tanam, peningkatan stok produksi hingga intervensi harga. Kepala Dishanpan Jateng Dyah Lukisari mengatakan produksi pangan pokok seperti beras memang mengalami surplus.

"Insyaallah untuk pangan di Jateng kita tidak krisis di 2023. Kita sentra pangan juga punya instrumen untuk melakukan stabilisasi pasokan dan potensi pangan lokal kita banyak," kata Dyah dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Minggu (23/10/2022).

Baca juga: Bahas Soal Potensi Krisis Pangan Dunia, Ganjar: Alhamdulillah Kita Hidup di Indonesia

Data prognosa perkiraan yang dikompilasi oleh Dishanpan hingga akhir Desember 2022 ketersediaan beras di Jateng mencapai 10.038.575 ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi diperkirakan 3.244.363 ton.

Meski begitu, kelebihan produksi beras tidak menjamin stabilitas harga. Pasalnya harga beras juga dipengaruhi oleh dinamika pasar. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) harga beras dengan kualitas tertentu mengalami kenaikan.

Harga beras kualitas bawah I misalnya, dari harga awal pada 14 Oktober 2022 Rp 9.050, tercatat naik pada 21 Oktober 2022 menjadi Rp 9.100.

Kenaikan juga terjadi pada beras kualitas medium II dari harga Rp 9.950 menjadi 10.050 pada periode yang sama.

“Selain pengaruh belum adanya panen, terjadi pula kenaikan permintaan,” imbuhnya.

Pihaknya menyebutkan adanya informasi bahwa perusahaan swasta melakukan pembelian beras cukup besar. Hal itu ikut mengerek harga beras di pasaran.

Untuk itu, beberapa strategi telah dirancang untuk menstabilkan harga dan pasokan. Termasuk program subsidi kepada konsumen atau produsen yang disesuaikan dengan kondisi harga pangan.

"Kita akan terapkan subsidi dengan APBD untuk harga naik atau turun. Selama ini kan dengan CSR. Anggaran sudah disiapkan cuma cara mengoperasionalkan secara administrasi kita rembug TAPD dan inspektorat. Prinsipnya harga naik atau turun, bisa kita subsidi harga plus bantuan distribusi," urainya.

Program ini sudah diterapkan oleh Pemprov Jateng sebagaimana instruksi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan gerakan "ASN Berbagi" dengan cara membeli komoditas tomat, kubis dan telur yang saat itu harganya anjlok.

“Maka para petani yang telah susah payah menanam tidak mengalami kerugian,” pungkasnya.

Upaya lainnya, Pemprov Jateng juga menggelar bazar pangan. Selain itu BUMD Agro Jateng Berdikari diharapkan mampu menjadi off taker dalam bidang pangan.