Banyak Warga Binaan Belum Punya KTP, Kakanwil NTT Minta Karutan Lakukan Pendataan

MAUMERE, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTT, Marciana D Jone meminta seluruh kepala rutan negara (Karutan) mendata warga binaan yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Hal tersebut disampaikan Marciana saat mengunjungi Rutan Kelas IIB Maumere, Kabupaten Sikka, Sabtu (22/10/2022).

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 23 Oktober 2022

Menurutnya, kepemilikan KTP tak hanya penting sebagai identitas diri, tetapi mempermudah mendapat pelayanan kesehatan maupun lainnya.

"Tadi saya cek di sini (Rutan Maumere) ada lima warga binaan yang belum memiliki KTP. Nah, kalau seperti ini pasti akan mempersulit semua urusan, misalnya untuk urus BPJS kan harus punya KTP," ujar Marciana.

Marciana meminta Karutan Kelas IIB Maumere Antonius Semuki dan seluruh Karutan di NTT segera mendata semua tahanan maupun narapidana.

Selanjutnya, kata dia, berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat untuk lakukan perekaman data.

"Jangan biarkan mereka tinggal tanpa mengantongi identitas. Apalagi kalau mereka sudah bebas, masa tidak punya KTP," katanya.

Baca juga: Viral, Video Rumah Warga di TTS Digusur Saat Hujan, Anak-anak Menangis, Ini Penjelasan Pemprov NTT

Marciana menambahkan, meski ada hal yang bisa diurus menggunakan surat keterangan (suket) Karutan, tetapi KTP adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan hak warga binaan sebagai warga negara Indonesia.

"Karena itu sekali lagi saya minta agar semua Karutan harus data. Jangan biarkan satu warga binaan yang terlewatkan," tegasnya.