Oknum Bidan di Blora Diduga Jadi Calo Pegawai BPN, Minta Korban Serahkan Uang Rp 20 Juta

KOMPAS.com - K, seorang bidan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah diduga jadi calo perekrutan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bidan tersebut diketahui dinas di Puskesmas Rowobungkul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.

Sementara korban adalah FRC (24), warga Desa Kalipang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan.

Perempuan yang bekerja sebagai pegawai bank tersebut mengaku bertemu dengan K Lalu ia ditawari pekerjaan di BPN Blora karena pegawai lama pindah ke luar Jawa.

Baca juga: Duduk Perkara Oknum Bidan di Blora Jadi Calo Pegawai BPN, Sanksi Pelanggaran Disiplin Menanti

Kepada korban, K meminta uang Rp 20 juta. Tergiur dengan tawaran pelaku, FRC pun menyetorkan sejumlah uang kepada K

"Awalnya minta 20 juta dan sudah saya bayar setengahnya. Yang 10 juta saya cancel karena terlihat mencurigakan," ujar FRC ketika dikonfirmasi, Kamis (13/10/2022).

Uang korban disetorkan melalui transfer ke rekening bank atas nama K sebesar Rp 1 juta dan rekening teman K sejumlah Rp 1 juta.

Sementara uang Rp 8 juta, diserahkan secara tunai kepada K di depan Puskesmas Rowobungkul.

Baca juga: Viral Video Pelajar Soraki Anggota Polisi saat Operasi Zebra, Polres Blora Beri Penjelasan

Lalu FRC meminta rekannya untuk mengecek ke BPN dan ternyata tak ada lowongan untuk pekerja baru.

"Setelah saya minta bantuan teman untuk kroscek ternyata di BPN Blora tidak ada lowongan pekerjaan dan uang saya 10 juta dikembalikan semua," ungkap FRC.

Sementara itu beredar sebuah video amartir yang merekam K yang mengenakan baju merah sedang menerima uang dan menandatangani sebuah kuitansi bukti pembayaran.

Uang itu diduga sebagai down payment (DP) pembayaran untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu instansi pemerintah.

Baca juga: KAI Lakukan Penataan di Stasiun Cepu Blora, Ini Alasannya

Terkait kasus tersebut, Analis Keuangan yang juga Pejabat Pembuat Komitmen BPN Blora, Endah Suratriningsih menjelaskan, BPN Blora tahun 2022 ini menambah satu orang pegawai.

Namun yang menentukan dari pusat yakni Kementerian ATR/BPN.

"Bukan kita yang menerima. Kita tidak bisa langsung menerima. Kecuali kalau ada yang keluar, kita yang mencari gantinya," terang Endah.