Komnas HAM Duga Aksi Pelaku Mutilasi Mimika Bukan yang Pertama

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI) menduga kuat bahwa para tersangka kasus mutilasi di Kabupaten Mimika, Papua, sebelumnya pernah melakukan kejahatan serupa.

"Sejak awal kami mengatakan, indikasinya serta melihat pola indikasinya kuat ini bukan yang pertama," ujar Anggota Komisioner Komnas HAM RI Choriul Anam di Jayapura, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Penyidikan 6 Oknum TNI Tersangka Kasus Mutilasi di Mimika Telah Selesai

Namun ia belum mau mengungkap indikasi apa yang ditemukan Komnas HAM sehingga dugaan tersebut mencuat.

Selain itu, Choirul juga belum bersedia menyebutkan siapa saja dari 10 tersangka tersebut yang sudah lebih dari satu kali melakukan mutilasi.

Menurut dia, dugaan itu akan dijabarkan dalam persidangan.

"Ada indikasi kejadian seperti saat ini bukan baru yang pertama kali. Oleh karena itu Komnas sedang menelusuri peristiwanya semakin lama terang menderang, tinggal tunggu saja," tuturnya.

Baca juga: Satgas Damai Cartenz Tangkap 2 Anggota KKB dan Ketua KNPB Mimika, Sita 113 Amunisi

Sebelumnya, polisi mengungkap adanya kasus mutilasi empat warga berinisial LN, AL, AT dan IN di Kabupaten Mimika, pada 22 Agustus 2022.

Modus kejahatannya adalah, para pelaku berpura-pura menjual senjata api dan ketika para korban datang dengan membawa uang Rp 250 juta, mereka dibunuh dan dimutilasi.

Keempat jenazah yang dimasukan dalam enam karung dibuang oleh para pelaku di Sungai Kampung Pigapu, Distrik Iwaka. Dari kasus tersebut polisi telah menangkap tiga tersangka berinisial R, DU dan APL alias J, sedangkan RMH masih melarikan diri.

Baca juga: LPSK Diminta Pulihkan Keluarga Korban Mutilasi di Mimika Papua

Selain itu, ada enam anggota TNI berinisial Mayor Inf HF, Kapten Inf DK, Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC dan Pratu R, yang juga menjadi tersangka.

Kemudian ada dua anggota TNI lain yang juga diperiksa karena diduga ikut menikmati uang hasil kejahatan tersebut.

Kasus mutilasi tersebut juga sudah mendapat perhatian Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, hingga Komisi I DPR RI.