Pemprov Banten Dinilai Abai, Ribuan Honorer Gelar Aksi Damai Minta Diperjuangkan

SERANG, KOMPAS.com- Tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten menggelar demonstrasi di Gedung Plaza Aspirasi, Kota Serang, Banten, Senin (15/8/2022).

Aksi ribuan honorer itu dilakukan untuk meminta kepastian nasib mereka jelang penghapusan tenaga honorer pada November 2023.

Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, aksi damai dilakukan karema Pemprov Banten dinilai tidak membantu penyelamatan tenaga honorer.

"Penghapusan honorer di November 2023 nanti ini ada kekhawatiran, akan berimbas kepada honorer jika kami tidak bergerak, dan tidak ada jaminan dari Pemda berkaitan penyelamatan honorer," kata Taufik kepada wartawan.

Baca juga: Pemkot Padang Tak Ajukan Formasi PPPK, Nasib 1.226 Guru Honorer Lulus Passing Gred Terkatung-katung

"Karena peraturan ini (penghapusan honorer) lambat laun akan menjadi kenyataan apabila tidak ada peran aktif tegas dari Pemprov Nanten untuknmelindungi honorer," tambah Taufik.

Menurut Taufik, aspirasi terkait penyelamatan nasib 17.000 orang tenaga honorer tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov Banten.

Aspirasi yang telah disampaikan, kata Taufik, memprioritaskan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Kita ingin diakomodasi menjadi P3K atau CPNS tanpa melalui tes. Jadi, seleasaikan dahulu honorer baru dibuka untuk umum," ujar Taufik.

Baca juga: Honorer Berpotensi Jadi PPPK, Pemkab Aceh Utara Surati Semua Dinas

Taufik mengaku pesimistis di sisa waktu yang ada Pemprov Banten dapat menyelesaikan permasalahan honorer. Apalagi, pada tahun ini hanya ada 1.800 formasi yang disediakan.

"Kami minta Pemprov Banten membuat  roadmap yang jelas berkaitan dengan penyelsasian honorer. Jangan di buka umum (penerimaan pegawai) kasian sudah yang lama mengabdi, asa yang 20 tahun 15 tahun seperti saya," kata Taufik.

Selain itu, honorer yang tergabung dalam FPNPB juga menuntut kepada Pemprov Banten agar memperjuangkan upah layak bagi pegawai non-PNS.

Baca juga: Ribuan Nakes dan Non-Nakes Honorer Minta Diangkat Jadi P3K, Ridwan Kamil Bentuk Gugus Tugas Honorer

Kemudian meminta adanya tambahan program BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari JHT, JP dan JKP bagi honorer.

"Menuntut tambahan gaji ke-13 bagi pegawai non PNS untuk membiayai pendidikan anak," tandasnya.