Tak Bisa Beli Obat, RSUD Tasikmalaya Minta 2 Pemda Bayar Utang Rp 20 Miliar

Dede mengungkapkan, pihaknya pernah mengajak direksi RSUD dr Soekardjo untuk studi banding ke Kulon Progo.

Ia mencontohkan di rumah sakit yang memiliki fasilitas tempat tidur 240 unit bisa menghasilkan pendapat asli daerah (PAD) sebesar Rp 80 miliar per tahun.

Sementara, RSUD Kota Tasikmalaya yang memiliki 500 unit tempat tidur hanya bisa mendapatkan PAD Rp 100 miliar per tahun.

Menurutnya, akibat tata kelola rumah sakit yang buruk menyebabkan kapasitas RSUD dengan pendapatan menjadi tidak sebanding.

"Terbayang kan apa artinya Rp 15 miliar bagi RSUD jika tata kelolanya baik," ujar Dede.

Di sisi lain, Pemkot Tasikmalaya pernah menggelontorkan uang Rp 11 miliar dari APBD perubahan untuk membantu RSUD.

Pada tahun 2018, pansus menemukan RSUD memiliki utang sebesar Rp 33 miliar ke penyedia (suplier) sehingga obat tidak tersedia di rumah sakit

Kemudian, Pemkot Tasikmalaya kembali membantu RSUD Rp 11 miliar dari APBD murni 2019 sehingga total anggaran yang digelontorkan Rp 22 miliar.

"Bukan bayar utang, itu memberi. Ini fakta bahwa Pemkot Tasikmalaya selalu memberi perhatian kepada RSUD," kata Dede.

Baca juga: 2 Pemda Mengutang Rp 20 Miliar, RSUD Tasikmalaya Terancam Bangkrut

Tata kelola direformasi total

Dede menjelaskan akumulasi utang dari tahun lalu ini merupakan tanggung jawab Pemkot Tasikmalaya yang harus dibayar. Namun ia minta bahwa tata kelola RSUD Tasikmalaya harus direformasi total.

"Jika dianalogkan, kalau baskom itu bocor, disumbang air berapa saja tidak akan cukup," katanya.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan diminta bersama-sama membenahi total manajemen RSUD Tasikmalaya.

"Kami akan bantu mendorong Pemkot Tasikmalaya untuk membayar utang Rp 15 miliar. Tapi perbaiki dahulu tata kelolanya. Terutama SIM dan mentalitas pelaksananya," ucap anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS ini. (Penulis | Editor : Farid Assifa )