Dede mengatakan, pihaknya pernah membawa direksi RSUD dr Soekardjo untuk studi banding ke Kulon Progo. Di sana, rumah sakit dengan tempat tidur 240 unit mampu menghasilkan pendapat asli daerah (PAD) sebesar Rp 80 miliar per tahun.
Sementara, kata Dede, RSUD Kota Tasikmalaya yang memiliki 500 unit tempat tidur hanya bisa mendapatkan PAD Rp 100 miliar per tahun.
Dede mengatakan, tak sebandingnya antara kapasitas RSUD dengan pendapatan disebabkan oleh tata kelola rumah sakit yang buruk.
"Terbayang kan apa artinya Rp 15 miliar bagi RSUD jika tata kelolanya baik," kata Dede.
Dede mengatakan, pihaknya bersama eksekutif bukannya tidak ingin membantu RSUD untuk membayar utang. Namun ia minta bahwa tata kelola RSUD Tasikmalaya harus direformasi total.
"Jika dianalogkan, kalau baskom itu bocor, disumbang air berapa saja tidak akan cukup," katanya.
Dede mengatakan, DPRD bersama eksekutif selalu memberikan perhatian kepada pihak rumah sakit. Misalnya, kata dia, pada 2018 pansus menemukan bahwa RSUD memiliki utang Rp 33 miliar ke penyedia (suplier) sehingga obat tidak tersedia di rumah sakit.
Kemudian Pemkot Tasikmalaya membantu dengan menggelontorkan uang Rp 11 miliar dari APBD perubahan. Lalu Pemkot Tasikmalaya kembali membantu RSUD Rp 11 miliar dari APBD murni 2019. Jadi totalnya Rp 22 miliar.
"Bukan bayar utang, itu memberi. Ini fakta bahwa Pemkot Tasikmalaya selalu memberi perhatian kepada RSUD," kata Dede.
Dede mengatakan, RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya sering mengalami defisit keuangan bukan karena utang pemda yang tidak dibayar, melainkan karena tata kelolanya yang buruk.
"Setelah itu ternyata kami temukan penyebabnya adalah SIM RS yang tidak dijalankan, sehingga masuk keluar uang obat tidak terdekteksi," tandasnya.
Baca juga: Ada WC Umum Berbayar di RSUD Tasikmalaya, Pengunjung Komplain
Oleh karena itu, Dede mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membenahi manajemen RSUD Tasikmalaya. Ia ingin ada reformasi total di manajemen RSUD Tasikmalaya.
"Kami akan bantu mendorong Pemkot Tasikmalaya untuk membayar utang Rp 15 miliar. Tapi perbaiki dahulu tata kelolanya. Terutama SIM dan mentalitas pelaksananya," tandas anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.