Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Badan Otorita Labuan Bajo Berdialog dengan Pelaku Wisata Terkait Kenaikan Tiket Pulau Komodo

Kompas.com - 08/08/2022, 14:59 WIB
Nansianus Taris,
Andi Hartik

Tim Redaksi

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) berdialog dengan pelaku pariwisata terkait pembatasan jumlah wisatawan serta kenaikan tarif baru paket wisata Taman Nasional Komodo (TNK).

Dalam dialog tersebut hadir perwakilan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni Kepala Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (D3), Vinsensius Jemadu, melalui Zoom.

Vinsensius mengungkapkan bahwa dialog itu bukan untuk mengubah segala bentuk kebijakan, karena wewenangnya bukan pada Kemenparekraf. Dialog itu untuk mendengar aspirasi pelaku pariwisata selaku garda terdepan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Baca juga: Menyoal Penundaan Kenaikan Tarif Masuk TN Komodo Rp 3,7 Juta, Disebut Berdasarkan Arahan Presiden, Diterapkan Januari 2023

Vinsen juga menyampaikan apresiasi terhadap kecintaan para pelaku pariwisata kepada Labuan Bajo, sekaligus meminta maaf atas insiden yang tidak bisa dikendalikan beberapa waktu lalu.

"Kami dari Kemenparekraf menyampaikan apresiasi karena ini adalah ekspresi dari teman-teman, wujud kecintaan pada Labuan Bajo, komodo, dan juga menunjukkan rasa memiliki luar biasa. Ini sangat kami apresiasi dan kami hargai. Kami dari Kemenparekraf juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang tidak bisa kita kendalikan dan kontrol," ujar Vinsensius dalam rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (8/8/2022) siang.

Baca juga: Pemprov NTT Tunda Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo

Sementara itu, Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina menyampaikan, diskusi itu akan menjadi kanal untuk mengumpulkan informasi dan aspirasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo supaya dapat mengurai benang kusut yang belum mendapat jalan keluar.

"Ini akan menjadi kanal untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Kami percaya dengan dialog ini pasti akan dapat titik temunya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan tanpa diskusi dan saling memahami," jelasnya.

BPOLBF, kata Shana, berkomitmen untuk terus berdiskusi untuk mendapatkan titik temu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ekosistem juga tetap terjaga demi pariwisata Labuan Bajo yang berkualitas dan berkelanjutan serta aman dan nyaman untuk dikunjungi.

"Ini bukan menjadi pertemuan pertama dan terkahir, tetapi akan kita lakukan terus sampai Desember 2022. Ini kanal pertama yang kita buka nanti seterusnya akan terus kita buat dan laporkan ke pusat," ujar Shana.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda pemberlakuan kebijakan kenaikan tiket Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 juta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disdikbud Jateng Larang 'Study Tour' Sejak 2020, Alasannya agar Tak Ada Pungutan di Sekolah

Disdikbud Jateng Larang "Study Tour" Sejak 2020, Alasannya agar Tak Ada Pungutan di Sekolah

Regional
Cemburu, Seorang Pria Tikam Mahasiswa yang Sedang Tidur

Cemburu, Seorang Pria Tikam Mahasiswa yang Sedang Tidur

Regional
Momen Iriana Jokowi dan Selvi Ananda Naik Mobil Hias Rajamala, Tebar Senyum dan Pecahkan Rekor Muri

Momen Iriana Jokowi dan Selvi Ananda Naik Mobil Hias Rajamala, Tebar Senyum dan Pecahkan Rekor Muri

Regional
Pemkab Bangka Tengah Larang Acara Perpisahan di Luar Sekolah

Pemkab Bangka Tengah Larang Acara Perpisahan di Luar Sekolah

Regional
Kenangan Muslim di Sungai Bukik Batabuah yang Kini Porak Poranda

Kenangan Muslim di Sungai Bukik Batabuah yang Kini Porak Poranda

Regional
2 Tahun Buron, Tersangka Perusak Hutan Mangrove Belitung Timur Ditangkap di Palembang

2 Tahun Buron, Tersangka Perusak Hutan Mangrove Belitung Timur Ditangkap di Palembang

Regional
Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP, Mantan Kepala Bea Cukai Riau Jadi Tersangka

Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP, Mantan Kepala Bea Cukai Riau Jadi Tersangka

Regional
Soal Mahasiswa KIP Kuliah Salah Sasaran, Rektor Baru Undip Masih Buka Aduan

Soal Mahasiswa KIP Kuliah Salah Sasaran, Rektor Baru Undip Masih Buka Aduan

Regional
Gubernur Jambi Tuntut Ganti Rugi dari Pemilik Tongkang Batu Bara Penabrak Jembatan

Gubernur Jambi Tuntut Ganti Rugi dari Pemilik Tongkang Batu Bara Penabrak Jembatan

Regional
Dugaan Korupsi Bantuan Korban Konflik, Kantor Badan Reintegrasi Aceh Digeledah

Dugaan Korupsi Bantuan Korban Konflik, Kantor Badan Reintegrasi Aceh Digeledah

Regional
Kepala Dinas Pendidikan Riau Ditahan, Korupsi Perjalanan Dinas Rp 2,3 Miliar

Kepala Dinas Pendidikan Riau Ditahan, Korupsi Perjalanan Dinas Rp 2,3 Miliar

Regional
Keluh Kesah Pedagang Pasar Mardika Baru Ambon: Sepi, Tak Ada yang Datang

Keluh Kesah Pedagang Pasar Mardika Baru Ambon: Sepi, Tak Ada yang Datang

Regional
Pilkada Kota Magelang, Syarat Parpol Usung Calon Minimal Ada 5 Kursi DPRD

Pilkada Kota Magelang, Syarat Parpol Usung Calon Minimal Ada 5 Kursi DPRD

Regional
Update Banjir Bandang Sumbar: 59 Orang Meninggal, 16 Hilang

Update Banjir Bandang Sumbar: 59 Orang Meninggal, 16 Hilang

Regional
Kejagung Dalami Perjanjian Pisah Harta Harvey Moeis dan Sandra Dewi

Kejagung Dalami Perjanjian Pisah Harta Harvey Moeis dan Sandra Dewi

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com