Badan Otorita Labuan Bajo Berdialog dengan Pelaku Wisata Terkait Kenaikan Tiket Pulau Komodo

LABUAN BAJO, KOMPAS.com - Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) berdialog dengan pelaku pariwisata terkait pembatasan jumlah wisatawan serta kenaikan tarif baru paket wisata Taman Nasional Komodo (TNK).

Dalam dialog tersebut hadir perwakilan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni Kepala Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur (D3), Vinsensius Jemadu, melalui Zoom.

Vinsensius mengungkapkan bahwa dialog itu bukan untuk mengubah segala bentuk kebijakan, karena wewenangnya bukan pada Kemenparekraf. Dialog itu untuk mendengar aspirasi pelaku pariwisata selaku garda terdepan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Vinsen juga menyampaikan apresiasi terhadap kecintaan para pelaku pariwisata kepada Labuan Bajo, sekaligus meminta maaf atas insiden yang tidak bisa dikendalikan beberapa waktu lalu.

"Kami dari Kemenparekraf menyampaikan apresiasi karena ini adalah ekspresi dari teman-teman, wujud kecintaan pada Labuan Bajo, komodo, dan juga menunjukkan rasa memiliki luar biasa. Ini sangat kami apresiasi dan kami hargai. Kami dari Kemenparekraf juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang tidak bisa kita kendalikan dan kontrol," ujar Vinsensius dalam rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (8/8/2022) siang.

Sementara itu, Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina menyampaikan, diskusi itu akan menjadi kanal untuk mengumpulkan informasi dan aspirasi pelaku pariwisata di Labuan Bajo supaya dapat mengurai benang kusut yang belum mendapat jalan keluar.

"Ini akan menjadi kanal untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Kami percaya dengan dialog ini pasti akan dapat titik temunya. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan tanpa diskusi dan saling memahami," jelasnya.

BPOLBF, kata Shana, berkomitmen untuk terus berdiskusi untuk mendapatkan titik temu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ekosistem juga tetap terjaga demi pariwisata Labuan Bajo yang berkualitas dan berkelanjutan serta aman dan nyaman untuk dikunjungi.

"Ini bukan menjadi pertemuan pertama dan terkahir, tetapi akan kita lakukan terus sampai Desember 2022. Ini kanal pertama yang kita buka nanti seterusnya akan terus kita buat dan laporkan ke pusat," ujar Shana.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunda pemberlakuan kebijakan kenaikan tiket Pulau Komodo sebesar Rp 3,75 juta.