Kompas.com - 03/08/2022, 14:46 WIB

MATARAM, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan inspeksi mendadak setelah Ombudsman NTB menerbitkan laporan tentang dugaan malaadministrasi di Unit Layanan Paspor (ULP) Kabupaten Lombok Timur.

"Pada saat ini kami dapat jelaskan dari kantor wilayah Mataram, telah melakukan sidak, pemeriksaan maupun klarifikasi laporan atas kejadian yang terjadi di sana," ungkap Plt Humas Imigrasi Mataram Made Surya dalam jumpa persnya, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Praktik Percaloan di ULP Lombok Timur, Ombudsman NTB: Membuka Ruang bagi Pekerja Migran Ilegal

Made menjelaskan, petugas telah turun ke lapangan untuk mendalami dugaan praktik percaloan di ULP Lombok Timur.

"Terkait praktik percaloan, maladministrasi di luar jam kerja kedinasan, hal itu kami sedang melakukan pemeriksaan, sudah ada tim yang pagi-pagi tadi sudah berangkat ke sana, mungkin dapat disampaikan nanti pada kesempatan selanjutnya," kata Made.

Made menegaskan, Kantor Imigrasi Mataram akan memberikan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran.

"Jika ditemukan anggota pegawai kami melakukan pelanggan akan ditindak, sesuai aturan yang berlaku," ungkap Made.

Menurutnya, Imigrasi terus berinovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, seperti membuka layanan aduan jika terjadi penyimpangan.

Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) menemukan kasus malaadministrasi di lingkungan Unit Layanan Paspor (ULP) di Kabupaten Lombok Timur.

Sebelumnya, berdasarkan investigasi Ombudsman NTB selama Juni hingga Juli 2022, terdapat praktik percaloan di ULP Lombok Timur.

Pemohon yang mengurus dokumen lewat calo mendapat perlakuan berbeda dengan warga yang mengurus paspor secara mandiri.

"ULP memberikan layanan secara berbeda perlakukan kepada pemohon yang melalui calo, yang mana pemohon melalui calo tidak perlu antre dapat langsung dilakukan pengambilan foto, sidik jari tanpa melalui wawancara," kata Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman NTB Arya Wiguna, Selasa (2/8/2022).

Ombudsman menemukan, pelayanan ULP Lombok Timur kepada para calo dilakukan di luar jam resmi operasional, pukul 06.00 Wita. Para pemohon yang menggunakan jasa calo itu dilayani oleh satu atau dua petugas ULP Lombok Timur.

"Pemohon yang mengurus paspor melalui calo dilayani pukul 06.00 pagi, bahkan yang membuka gerbang ULP itu para calo," kata Arya.

Ombudsman NTB juga melihat sejumlah calo leluasa keluar masuk kantor dan ruangan di ULP Lombok Timur. Mereka bisa menemui petugas secara langsung.

Baca juga: Ratusan Lansia di Lombok Timur Ikuti Operasi Katarak Gratis Dana Kemanusiaan Kompas

Menurut Arya, para calo mematok tarif sebesar Rp 2,5 juta untuk pengurusan satu paspor. Harga itu jauh di atas tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, Rp 350.000 untuk paspor biasa berjumlah 48 halaman.

Ombudsman NTB menilai tindakan itu merusak standar operasional prosedur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengakuan Warga Lokal yang Ikut-ikutan Aniaya Pemukul Driver Ojol di Semarang hingga Tewas, Mengaku Dengar Ada Begal

Pengakuan Warga Lokal yang Ikut-ikutan Aniaya Pemukul Driver Ojol di Semarang hingga Tewas, Mengaku Dengar Ada Begal

Regional
KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan

KPK Sebut Korupsi Dana Desa Masuk 3 Kasus Terbanyak dalam Korupsi Pengelolaan Keuangan

Regional
Korban Penipuan Travel Rp 3 Miliar di Makassar Pasang Iklan 'Billboard': Tolong Kembalikan Uang Kami!

Korban Penipuan Travel Rp 3 Miliar di Makassar Pasang Iklan "Billboard": Tolong Kembalikan Uang Kami!

Regional
Jadi Jalur Alternatif, Pengelola Jembatan Bambu di Sukoharjo Diminta Utamakan Keselamatan Pengguna

Jadi Jalur Alternatif, Pengelola Jembatan Bambu di Sukoharjo Diminta Utamakan Keselamatan Pengguna

Regional
Uji Coba Kendaraan Kecil di Flyover Ganefo Rampung, Oktober Beroperasional Penuh

Uji Coba Kendaraan Kecil di Flyover Ganefo Rampung, Oktober Beroperasional Penuh

Regional
5 Karyawan Perusahaan di Flores Timur Gelapkan Uang Pelanggan Rp 2 Miliar untuk Berfoya-foya

5 Karyawan Perusahaan di Flores Timur Gelapkan Uang Pelanggan Rp 2 Miliar untuk Berfoya-foya

Regional
Ramai Siswa SMKN Purbalingga Belajar di Pasar, Ganjar: Kepala Sekolahnya Agak Nekat

Ramai Siswa SMKN Purbalingga Belajar di Pasar, Ganjar: Kepala Sekolahnya Agak Nekat

Regional
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Regional
Kejati Banten Dalami Kasus Mafia Tanah di Kantor Pertanahan Lebak, Ada Transaksi Mencurigakan Rp 15 Miliar

Kejati Banten Dalami Kasus Mafia Tanah di Kantor Pertanahan Lebak, Ada Transaksi Mencurigakan Rp 15 Miliar

Regional
Dukung Penetapan Hari Kebaya Nasional, Iriana Jokowi dan Istri Menteri Kabinet Indonesia Maju Bakal Berparade di Solo

Dukung Penetapan Hari Kebaya Nasional, Iriana Jokowi dan Istri Menteri Kabinet Indonesia Maju Bakal Berparade di Solo

Regional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Labuan Bajo, Iriana Jokowi Berharap Masyarakat Tetap Sehat

Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Labuan Bajo, Iriana Jokowi Berharap Masyarakat Tetap Sehat

Regional
Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Regional
Kapolda NTT Perintahkan Tim Forensik Otopsi Jenazah DPO yang Tewas Ditembak Polisi

Kapolda NTT Perintahkan Tim Forensik Otopsi Jenazah DPO yang Tewas Ditembak Polisi

Regional
Pendataan Honorer di Nunukan Terkendala Jaringan, Pegawai BKPSDM Lembur hingga Harus Mandi di Kantor

Pendataan Honorer di Nunukan Terkendala Jaringan, Pegawai BKPSDM Lembur hingga Harus Mandi di Kantor

Regional
Dicatut Jadi Anggota Parpol, Banyak Warga Terganjal Saat Daftar sebagai Panwascam

Dicatut Jadi Anggota Parpol, Banyak Warga Terganjal Saat Daftar sebagai Panwascam

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.