Bakal Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Bupati Nabire: Kami Siapkan Kantor Gubernur Sementara

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Nabire, Mesak Magai, menyambut baik rencana pemerintah menjadikan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, Nabire merupakan daerah yang strategis untuk dijadikan sebagai ibu kota.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran tiga provinsi di Papua.

“Ini merupakan anugerah dari Tuhan, karena Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Nabire juga merupakan daerah yang strategis untuk penempatan ibu kota Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire,” kata Mesak kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (29/6/2022).

Baca juga: Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Mesak mengatakan, penetapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah ditargetkan akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut Mesak, para bupati tidak pernah berjuang untuk terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Mesak menyebut, pemekaran itu dilakukan pemerintah pusat karena melihat kondisi tanah Papua dari sisi politik, ekonomi dan pembangunan, setelah menetapkan perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

“Atas kebijakan pemerintah pusat, maka kita sebagai aparat pemerintah di daerah wajib dan harus mengamankan kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat. Karena ini tujuan dan harapan pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat Papua,” tuturnya.

Baca juga: Tersangka Korupsi Rp 2,4 M di Pegadaian Nabire Meninggal, Kejati Papua Kejar Aset Pelaku

Meskipun penetapan ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire, Mesak menyebut masih ada kelompok masyarakat yang menolak DOB. Menurutnya, ada dua kelompok masyarakat di Nabire yang menolak DOB Provinsi Papua Tengah. Selain itu, ada juga masyarakat di pesisir pantai Nabire yang memilih untuk bergabung ke wilayah Papua Utara atau wilayah adat Saireri.

Mesak menjelaskan, selama ini masyarakat selalu menyoroti tentang pelayanan publik, seperti kesehatan di rumah sakit dan puskesmas-puskesmas, jaminan keamanan, pembangunan infranstruktur seperti jalan dan jembatan. Tidak hanya itu, pengusaha Papua di Nabire juga menyoroti tentang keberpihakan pemerintah terhadap orang asli Papua (OAP) dalam kegiatan fisik yang selama ini dikelola di Pemda Nabire.