Bakal Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah, Bupati Nabire: Kami Siapkan Kantor Gubernur Sementara

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Nabire, Mesak Magai, menyambut baik rencana pemerintah menjadikan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, Nabire merupakan daerah yang strategis untuk dijadikan sebagai ibu kota.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyepakati Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) pemekaran tiga provinsi di Papua.

“Ini merupakan anugerah dari Tuhan, karena Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Nabire juga merupakan daerah yang strategis untuk penempatan ibu kota Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire,” kata Mesak kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (29/6/2022).

Mesak mengatakan, penetapan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah ditargetkan akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut Mesak, para bupati tidak pernah berjuang untuk terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Mesak menyebut, pemekaran itu dilakukan pemerintah pusat karena melihat kondisi tanah Papua dari sisi politik, ekonomi dan pembangunan, setelah menetapkan perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

“Atas kebijakan pemerintah pusat, maka kita sebagai aparat pemerintah di daerah wajib dan harus mengamankan kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat. Karena ini tujuan dan harapan pemerintah pusat untuk menyejahterakan masyarakat Papua,” tuturnya.

Meskipun penetapan ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire, Mesak menyebut masih ada kelompok masyarakat yang menolak DOB. Menurutnya, ada dua kelompok masyarakat di Nabire yang menolak DOB Provinsi Papua Tengah. Selain itu, ada juga masyarakat di pesisir pantai Nabire yang memilih untuk bergabung ke wilayah Papua Utara atau wilayah adat Saireri.

Mesak menjelaskan, selama ini masyarakat selalu menyoroti tentang pelayanan publik, seperti kesehatan di rumah sakit dan puskesmas-puskesmas, jaminan keamanan, pembangunan infranstruktur seperti jalan dan jembatan. Tidak hanya itu, pengusaha Papua di Nabire juga menyoroti tentang keberpihakan pemerintah terhadap orang asli Papua (OAP) dalam kegiatan fisik yang selama ini dikelola di Pemda Nabire.

“Saya pikir kehadiran ibu kota Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire ini merupakan anugerah Tuhan bagi kita sekalian, maka kepada masyarakat mari kita terima dengan keadaan lapang dada untuk menjawab kebutuhan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infranstruktur, peluang lapangan kerja, ekonomi. Misalnya pelayanan rumah sakit yang kita mengeluh, kekosongan guru yang kita mengeluh, ini pasti akan terjawab ketika Nabire menjadi ibu kota provinsi,” jelasnya.

“Nanti akan dibangun rumah sakit besar di ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire, sehingga kabupaten-kabupaten sekitar akan merujuk pasien ke rumah sakit besar yang akan dibangun di Nabire. Ini nilai positif yang harus kita terima,” tambahnya.

Bupati Kabupaten Nabire dua periode ini menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Papua Tengah dan penempatan ibu kota provinsi di Kabupaten Nabire bukan semata-mata untuk dirinya selaku bupati saat ini, tetapi untuk masa depan masyarakat Papua, khususnya masyarakat yang akan masuk dalam lingkup Provinsi Papua Tengah.

“Pemekaran provinsi ini bukan untuk Mesak Magai selaku Bupati Nabire, tetapi itu titipan Tuhan untuk anak cucu ke depan,” tegas Bupati Mesak.

Menyiapkan kantor gubernur sementara

Mesak mengatakan, pihaknya selaku Bupati Nabire akan menyiapkan berbagai hal untuk keperluan ibu kota Provinsi Papua Tengah, terutama kantor gubernur Papua Tengah sementara.

“Kami pemerintah daerah akan menyiapkan kantor gubernur sementara di Nabire,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya akan berupaya untuk menyiapakan lahan untuk membangun kantor gubernur dan segala fasilitas terkait dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Segala fasilitas yang berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota di Kabupaten Nabire akan kami siapakan ke depan,” ucapnya.

Selaku Bupati Nabire, Mesak berencana akan mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala suku, ketua-ketua kerukunan, tokoh masyarakat adat dari pesisir dan gunung di Nabire dari berbagai suku yang ada di Nabire untuk dilibatkan di dalamnya.

“Ini supaya persoalan Provinsi Papua Tengah yang beribu kota di Nabire ini bisa dibicarakan dari hati ke hati,” ujarnya.

Mesak meminta kepada orang asli Papua yang mempunyai lahan di Nabire untuk bersiap diri dengan membuka Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan membuka kios, berkebun untuk menggerakkan ekonomi dalam menghidupi keluarga setiap harinya.

“Jangan merasa minder dengan para pendatang yang datang membuka usaha seperti bengkel, kios, pertokoan dan usaha lainnya. Ini tanah kita, sehingga mari kita sendiri beraktivitas dan berkarya. Ketika kita OAP sendiri yang buka kios dan toko, maka kita akan memberikan sumbangsih untuk pelayanan masyarakat, sehingga kita sendiri bisa berkarya untuk bangsa dan negara,” jelasnya.