Mediasi Petani Plasma yang Dibayar Rp 50.000 Per Hektar Gagal, Perusahaan Tolak Tanda Tangani Kesepakatan

Kompas.com - 29/06/2022, 12:18 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Mediasi antara petani plasma dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) gagal.

Mediasi yang difasilitasi DPRD Kalbar dengan menghadirkan petani plasma, perusahaan dan Dinas Perkebunan Mempawah itu sebenarnya telah menyimpulkan sejumlah poin.

Salah satu di antaranya adalah kedua pihak akan merevisi perjanjian plasma paling lambat 14 hari setelah mediasi dilakukan.

Baca juga: Selama 12 Tahun Dibayar Rp 50.000 per Hektar, Petani Plasma: Dijajah di Tanah Kami Sendiri

"Pada poin itu sudah sepakat, tapi saat diminta menandatangani berita acara, pihak perusahaan menolak," kata Anggota DPRD Kalbar Heri Mustamin, Rabu (29/6/2022).

Jalannya mediasi berlangsung alot. Petani meminta perusahaan adil dalam memberikan hasil kebun sementara perusahaan bersikukuh telah membagikan hasil secara adil.

"Kami sebenarnya kecewa juga, karena dokumen baru dibuka perusahaan pada saat mediasi sudah mau selesai," ucap Heri.

Anggota DPRD Kalbar yang lain Ermin Elviani menilai, perusahaan tidak menghargai lembaga karena menolak tanda tangan kesepakatan mediasi yang telah disetujui bersama.

Menurut Ermin, setelah ini, DPRD Kalbar telah merekomendasikan agar persoalan tersebut diselesaikan Pemkab Mempawah.

"Perusahaan tidak menghargai lembaga kami dan semua pihak yang hadir dalam rapat mediasi itu,” kata Ermin.

Baca juga: Asian Agri Bagikan Premi Rp 3,6 Miliar untuk 30.000 Petani Plasma

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar Suib menilai, perusahaan harus melibatkan koperasi sebagai kepanjangan tangan petani untuk melakukan pengawasan.

"Keterbukaan perusahaan sangat perlu, terutama melibatkan koperasi sebagai kepanjangan petani, supaya hitung-hitungannya bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan," kata Suib.

Suib juga mendorong petani bisa berdiksusi dengan kepala dingin agar segera mencapai kesepakatan.

"Kedua belah pihak harus tawar-menwar kepentingan, pendapatan petani tidak rendah, tapi perusahaan juga tidak rugi," ungkap Suib.

Sementara itu, Humas dan Manajer CSR PT Peniti Sungai Purun (PSP) HPI Agro Paulus menolak memberikan keterangan saat ditemui di sela-sela proses mediasi.

Baca juga: Keluh Kesah Petani Kelapa Sawit di Sumut Saat Harga TBS Anjlok ke Rp 800 Per Kg

Perwakilan petani plasma, Zailani mengatakan, lahan yang diserahkan masyarakat kepada perusahaan adalah lahan adat untuk dikelola secara adil. Tapi nyatanya, perusahaan curang.

"Dalam perjanjian 70:30. Petani dapat 30 persen. Tapi nyatanya perusahaan potong lagi bagi hasil petani 55 persen," terangnya.

Tindakan perusahaan tersebut dinilai sangat tidak rasional dan merugikan petani. Ditambah lagi, keingkaran perusahaan membayar plasma per hektar hanya Rp 50.000 per hektar.

"Setelah ribut-ribut baru dinaikkan jadi Rp 100.000," terangnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ternyata Jalur Pikap Masuk Jurang di Ciamis Rawan Kecelakaan, Berikut Deretan Kejadiannya

Ternyata Jalur Pikap Masuk Jurang di Ciamis Rawan Kecelakaan, Berikut Deretan Kejadiannya

Regional
Sambut Hari Kemerdekaan, KAI Berikan Tarif Khusus, Harga Mulai Rp 17.000

Sambut Hari Kemerdekaan, KAI Berikan Tarif Khusus, Harga Mulai Rp 17.000

Regional
Mengenal Bentang Alam Pulau Sumatera, dari Gunung hingga Sungai

Mengenal Bentang Alam Pulau Sumatera, dari Gunung hingga Sungai

Regional
Gelorakan Cinta NKRI di Poso, Satgas Madago Raya Bagikan Bendera Merah Putih ke Warga

Gelorakan Cinta NKRI di Poso, Satgas Madago Raya Bagikan Bendera Merah Putih ke Warga

Regional
Rangkaian Kegiatan Kemerdekaan RI dan HKJB di Bandung, Ada Bazar Bayar dengan Sampah

Rangkaian Kegiatan Kemerdekaan RI dan HKJB di Bandung, Ada Bazar Bayar dengan Sampah

Regional
Jalur Kereta Api Konsep 'Landed', Kota Makassar Terancam Banjir Lebih Besar

Jalur Kereta Api Konsep "Landed", Kota Makassar Terancam Banjir Lebih Besar

Regional
Desy Ratnasari Ungkap Capres yang Masuk Radar PAN Jabar, dari Anies hingga Ganjar Pranowo

Desy Ratnasari Ungkap Capres yang Masuk Radar PAN Jabar, dari Anies hingga Ganjar Pranowo

Regional
Jalan Berbelok, Mobil Pikap yang Tewaskan 8 Orang di Ciamis Melaju Lurus dan Masuk Jurang

Jalan Berbelok, Mobil Pikap yang Tewaskan 8 Orang di Ciamis Melaju Lurus dan Masuk Jurang

Regional
Kisah Warga Semarang Buat Program Menabung Belatung, Hasilnya Menjanjikan

Kisah Warga Semarang Buat Program Menabung Belatung, Hasilnya Menjanjikan

Regional
Beli HP Rp 3,3 Juta dengan Uang Palsu, Jamiludin diringkus Polisi

Beli HP Rp 3,3 Juta dengan Uang Palsu, Jamiludin diringkus Polisi

Regional
Pengendara Motor Tewas Tertimpa Pohon Saat Hujan Disertai Angin Kencang di Pematangsiantar

Pengendara Motor Tewas Tertimpa Pohon Saat Hujan Disertai Angin Kencang di Pematangsiantar

Regional
Mayat Perempuan Ditemukan oleh Anjing Pemburu Diduga Dibunuh Suami, Korban Sempat Dianiaya

Mayat Perempuan Ditemukan oleh Anjing Pemburu Diduga Dibunuh Suami, Korban Sempat Dianiaya

Regional
Jual Solar Subsidi, Pengelola SPBU di Ketapang Ditangkap, Pembeli Akhirnya Ternyata Penambang Emas Ilegal

Jual Solar Subsidi, Pengelola SPBU di Ketapang Ditangkap, Pembeli Akhirnya Ternyata Penambang Emas Ilegal

Regional
Divonis 3,5 Tahun Penjara, Eks Pejabat Bea Cukai Soetta Ajukan Banding

Divonis 3,5 Tahun Penjara, Eks Pejabat Bea Cukai Soetta Ajukan Banding

Regional
Profil Kota Padang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat

Profil Kota Padang, Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.