6 Bulan Gaji 1.682 PPPK Serang Tak Dibayar, Bupati: Tak Ada Anggaran, Kami Kira Dibiayai Pemerintah Pusat

Kompas.com - 22/06/2022, 11:27 WIB

SERANG, KOMPAS.com - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku belum mempunyai anggaran untuk menggaji 1.682 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Serang, Banten.

Akibatnya, nasib PPPK terkatung-katung. Sudah enam bulan tak digaji bahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan belum diserahkan.

Baca juga: Kisah 1.682 PPPK Serang Belum Digaji 6 Bulan, Gantungkan Hidup dari Dana BOS Rp 150.000 Per Bulan

"SK nya kota menahan karena kami berhitung. Kita belum punya anggaran untuk membayar gajinya (PPPK)," kata Tatu kepada wartawan menanggapi nasib PPPK Kabupaten Serang, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Pemprov Jatim Minta Guru Swasta Lolos PPPK Tak Dipindah ke Sekolah Negeri, Ini Alasannya

Dikatakan Tatu, pihaknya beranggapan bahwa saat merekrut PPPK, yang akan menggaji adalah Pemerintah Pusat.

Sehingga pada saat pembahasan APBD tahun 2021, Pemkab Serang bersama DPRD Kabupaten Serang tidak menganggarkan gaji PPPK.

"Ternyata (gaji) dibebankan kepada pemerintah daerah. Oleh sabab itu, tahun ini kami tidak menganggarkan untuk gaji PPPK, karena kami pikir pembahasan anggaran bersama dewan tahun kemarin. Kami pikir dibiayai oleh pusat," ujar Tatu.

Tati berjanji, dalam waktu dekat SK pengangkatan PPPK akan diserahkan. Namun, Pemkab Serang terlebih dahulu berencana melakukan pertemuan  dengan perwakilan PPPK.

"Kita paparkan kondisi keuangan kita. Jadi, harus saling memahami, harus saling mengerti. Jangan sampai SK sudah diberikan, demo lagi minta gaji. Kalau tidak ada anggaran, apa yang diberikan," kata Tatu.

Butuh Rp 98 miliar

Tatu menyebutkan kebutuhan anggaran untuk gaji PPPK  sebesar Rp 98 miliar.

Menurutnya, permasalahan PPPK juga terjadi di semua daerah. Saat Rakernas Apeksi di Bogor, Jawa Barat, hampir semua daerah mengeluhkan hal tersebut.

Sehingga, Tatu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencarikan solusi yang terbaik.

"Kami Apeksi meminta solusi ke presiden karena ke depan masih ada PPPK yang harus di-hire. Kita tidak bisa membangun, habis untuk biaya pegawai," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tips Menghindari Penipuan Via Whatsapp Menurut Polisi

Tips Menghindari Penipuan Via Whatsapp Menurut Polisi

Regional
Dugaan Jual Beli Lahan Bong Mojo Kota Solo, 19 Orang Diperiksa, 2 Berpotensi Jadi Tersangka

Dugaan Jual Beli Lahan Bong Mojo Kota Solo, 19 Orang Diperiksa, 2 Berpotensi Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 12 Agustus 2022

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 12 Agustus 2022

Regional
Tabrak Truk yang Sedang Belok, Pengendara Sepeda Motor Meninggal

Tabrak Truk yang Sedang Belok, Pengendara Sepeda Motor Meninggal

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 12 Agustus 2022

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel 12 Agustus 2022

Regional
Bude Bripka RR: Semoga Keponakan Saya Terbebas dari Tuduhan...

Bude Bripka RR: Semoga Keponakan Saya Terbebas dari Tuduhan...

Regional
Stok Vaksin PMK Kosong di Aceh, Kiriman dari Kementan Masih Ditunggu

Stok Vaksin PMK Kosong di Aceh, Kiriman dari Kementan Masih Ditunggu

Regional
Gubernur Viktor: NTT Bukan Provinsi Miskin, tapi Provinsi Mahal

Gubernur Viktor: NTT Bukan Provinsi Miskin, tapi Provinsi Mahal

Regional
Gudang Bulog di Kota Padang Habis Terbakar, Berawal dari Pembakaran Sampah

Gudang Bulog di Kota Padang Habis Terbakar, Berawal dari Pembakaran Sampah

Regional
Diduga Terlibat Pembelian Amunisi untuk KKB, 2 Aparat Kampung di Nduga Masuk DPO

Diduga Terlibat Pembelian Amunisi untuk KKB, 2 Aparat Kampung di Nduga Masuk DPO

Regional
Arisan Bodong Banjarsari Ciamis, Pelaku Janjikan Untung 24 Persen, Kerugian Korban Capai Rp 665 Juta

Arisan Bodong Banjarsari Ciamis, Pelaku Janjikan Untung 24 Persen, Kerugian Korban Capai Rp 665 Juta

Regional
Anaknya Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ibunda Bripka RR Syok

Anaknya Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J, Ibunda Bripka RR Syok

Regional
Pemkot Semarang Mulai Gunakan Bus Listrik Seharga Rp 5,1 Miliar untuk Layani Masyarakat

Pemkot Semarang Mulai Gunakan Bus Listrik Seharga Rp 5,1 Miliar untuk Layani Masyarakat

Regional
Cycling De Jabar, Rangsang Potensi 'Sport Tourism' Selatan Jawa Barat

Cycling De Jabar, Rangsang Potensi "Sport Tourism" Selatan Jawa Barat

Regional
3 Anak di Bawah Umur Tega Dijual ke Pria Hidung Belang Via Online

3 Anak di Bawah Umur Tega Dijual ke Pria Hidung Belang Via Online

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.