Penghapusan Tenaga Honor Menjadi Ancaman Serius Bagi Dunia Pendidikan di Perbatasan RI – Malaysia

NUNUKAN, KOMPAS.com – Penghapusan tenaga honorer sebagaimana tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 terkait Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi pembahasan panjang dan kekhawatiran tersendiri bagi para guru kontrak di perbatasan RI–Malaysia, di Kabupaten Nunukan Kaltara.

Wilayah pelosok terisolir masih sangat membutuhkan tenaga pendidik yang mendedikasikan ilmunya untuk generasi penerus bangsa di ujung negeri.

Keringat mereka dihargai ala kadarnya yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Nunukan, amat sangat berterima kasih, bersyukur dan terus berusaha memperjuangkan kesejahteraan mereka.

"Tenaga pendidik merupakan penopang kinerja guru ASN di perbatasan. Tapi, dengan adanya kebijakan penghapusan honor ini, apakah itu berdampak langsung, kami masih pelajari regulasinya. Kalau berdampak lagsung, itu menjadi ancaman dunia pendidikan di perbatasan Negara," ujar Kepala Bidang Ketenagaan Kurikulum dan Sastra (K2SP) pada Dinas Pendidikan Nunukan, Asnawi, pada Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Fenomena ABG di Nunukan Keluyuran Sampai Dini Hari, DSP3A: Imbas Kurang Dekatnya Orangtua dan Anak

Dari jumlah guru ASN di wilayah terdepan terluar dan terisolir (3T) di Kabupaten Nunukan Kaltara, keberadaan guru honor adalah berkah tersendiri.

Pemkab Nunukan justru berutang banyak kepada mereka, karena seperti diketahui, jumlah murid sekolah di sana, bahkan ada yang tidak mencapai 10 orang.

Akhirnya, gaji yang diterima guru honor sangat minim.

Nominal yang jauh dari kata layak dan sulit untuk memenuhi hajat hidup mereka di wilayah yang serba terbatas, dan masih bergantung dengan barang kebutuhan pokok dari Malaysia ini.

Dia menilai, seharusnya merekalah tenaga pendidik yang paling berhak mendapat reward dari Pemerintah.