Penghapusan Tenaga Honor Menjadi Ancaman Serius Bagi Dunia Pendidikan di Perbatasan RI – Malaysia

NUNUKAN, KOMPAS.com – Penghapusan tenaga honorer sebagaimana tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 terkait Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi pembahasan panjang dan kekhawatiran tersendiri bagi para guru kontrak di perbatasan RI–Malaysia, di Kabupaten Nunukan Kaltara.

Wilayah pelosok terisolir masih sangat membutuhkan tenaga pendidik yang mendedikasikan ilmunya untuk generasi penerus bangsa di ujung negeri.

Keringat mereka dihargai ala kadarnya yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Nunukan, amat sangat berterima kasih, bersyukur dan terus berusaha memperjuangkan kesejahteraan mereka.

"Tenaga pendidik merupakan penopang kinerja guru ASN di perbatasan. Tapi, dengan adanya kebijakan penghapusan honor ini, apakah itu berdampak langsung, kami masih pelajari regulasinya. Kalau berdampak lagsung, itu menjadi ancaman dunia pendidikan di perbatasan Negara," ujar Kepala Bidang Ketenagaan Kurikulum dan Sastra (K2SP) pada Dinas Pendidikan Nunukan, Asnawi, pada Jumat (10/6/2022).

Dari jumlah guru ASN di wilayah terdepan terluar dan terisolir (3T) di Kabupaten Nunukan Kaltara, keberadaan guru honor adalah berkah tersendiri.

Pemkab Nunukan justru berutang banyak kepada mereka, karena seperti diketahui, jumlah murid sekolah di sana, bahkan ada yang tidak mencapai 10 orang.

Akhirnya, gaji yang diterima guru honor sangat minim.

Nominal yang jauh dari kata layak dan sulit untuk memenuhi hajat hidup mereka di wilayah yang serba terbatas, dan masih bergantung dengan barang kebutuhan pokok dari Malaysia ini.

Dia menilai, seharusnya merekalah tenaga pendidik yang paling berhak mendapat reward dari Pemerintah.

"Kita merasa bersalah tentunya. Itulah kami terus mencoba mempelajari aspek regulasi dan mencoba agar kebijakan tersebut tidak berdampak bagi guru honorer di perbatasan RI," ujar dia.

Di Kabupaten Nunukan, ada 3.787 ASN, dengan jumlah tenaga honorer jauh lebih banyak, yaitu sebanyak 5.833 orang.

Sementara, data jumlah guru SD dan SMP yang tercatat sementara di Dinas Pendidikan Nunukan, sebanyak 2.267 guru, terdiri dari 1.266 guru PNS dan 1.001 guru honorer.

"Kemarin dari formasi 475 PPPK yang kami ajukan, sebanyak 158 orang diterima. Kalau bicara ideal, kami masih kekurangan 317 orang tenaga guru," kata Asnawi.

Asnawi menambahkan, perjuangan para guru honorer tidak sepatutnya diabaikan atau malah menjadi 'korban' dari kebijakan peghapusan tenaga honorer.

"Kami selalu berharap agar mereka tidak terdampak. Kami memiliki utang dan beban moral tidak ringan ke mereka. Mau mengajar saja sudah bersyukur kita ke mereka. Kami tidak bisa membayangkan kalau mereka dihapuskan, ini pasti menjadi PR kami," kata dia.