Ada 359 Aduan THR, Disnakertrans Banten: Perusahaan Utak-atik Perjanjian Kerja dan Aturan

Kompas.com - 24/05/2022, 12:26 WIB

SERANG, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mencatat, terdapat 359 aduan terkait tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2022. 

Total aduan tersebut berasal dari pegawai yang belum dibayarkan atau tidak sesuai THR-nya dari 145 perusahaan se-Provinsi Banten.

Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi mengatakan, aduan yang masuk didominasi dari pegawai perusahaan di wilayah Tangerang Raya yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

"Ada 359 pengaduan dari 145 perusahaan yang tersebar seluruh daerah. Tangerang Raya dan Serang banyak, tapi Lebak dan Pandeglang, Cilegon juga ada laporan aduan," kata Septo kepada wartawan di temui di Pendopo Gubernur Banten. Selasa (24/5/2022).

Baca juga: 5 Perusahaan di Kalbar Tak Bayarkan THR Idul Fitri untuk Pegawainya

Septo merinci, perusahaan Pandeglang 1 perusahaan, Kabupaten Lebak 4 perusahaan,  Kabupaten Serang dan Kota Cilegon 11 perusahaan, Kota Serang 5 perusahaan

Kemudian di Kabupaten Tangerang 45 perusahaan, Kota Tangerang 49, dan Kota Tangerang Selatan 19 perusahaan.

Disebutkan Septo, di antara perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayarkan THR sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ada pula perusahaan besar.

Dari hasil pemeriksaan, perusahaan yang tidak membayar THR rata-rata mengakali perjanjian kerja. Utak-atik ini dibuat agar perusahan tidak membayat THR.

“Perusahaan mengakal-akali dari perjanjian kerja. Misal perjanjian kerjanya Februari ke Februari, padahal Lebaran Mei. (Perusahaan beralasan) mereka bukan lagi pegawai kita, padahal itu masih harus dibayarkan untuk itu,” kata Septo.

“Sepertinya mengotak-atik aturan untuk menghindar. Kalau (disebabkan oleh) kemampuan keuangan itu kecil tapi mengotak-atik,” sambungnya.

Baca juga: Tak Bayarkan THR Ratusan Karyawan, 35 Perusahaan di Sumsel Dilaporkan ke Kemenaker

Ditegaskan Septo, bagi perusahaan yang tidak mematuhi atau menyelesaikan aduan THR itu terancam dibekukan usahanya.

"Nota pemeriksaan (pemanggilan) satu tak mematuhi, dilakukan nota pemeriksaan dua. Jika masih tidak mematuhi maka akan keluar rekomendasi penutupan perusahaan atau pencabutan izin usaha," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gibran Kembali Positif Covid-19, Tertular dari Pembantu di Rumahnya

Gibran Kembali Positif Covid-19, Tertular dari Pembantu di Rumahnya

Regional
Penasaran, Warga di Balikpapan Rela Antre Panjang untuk Tukar Uang Kertas Baru

Penasaran, Warga di Balikpapan Rela Antre Panjang untuk Tukar Uang Kertas Baru

Regional
Soal Jokowi Bakal 'Groundbreaking' di IKN, Otorita: Beliau Enggak Sreg yang Begituan

Soal Jokowi Bakal "Groundbreaking" di IKN, Otorita: Beliau Enggak Sreg yang Begituan

Regional
Guru SD di Lombok Utara Diduga Cabuli 5 Siswi, Modus Minta Korban Bersihkan Ruang Kelas

Guru SD di Lombok Utara Diduga Cabuli 5 Siswi, Modus Minta Korban Bersihkan Ruang Kelas

Regional
Dapat Izin Dewan Adat, Helikopter yang Digembok di Manokwari Kembali Beroperasi

Dapat Izin Dewan Adat, Helikopter yang Digembok di Manokwari Kembali Beroperasi

Regional
HUT Ke-77 Jawa Barat, Ridwan Kamil Klaim Tidak Ada Desa Tertinggal di Jabar

HUT Ke-77 Jawa Barat, Ridwan Kamil Klaim Tidak Ada Desa Tertinggal di Jabar

Regional
Kasus Korupsi Dana Irigasi Berkembang, Dua Kades di Lampung Ditangkap

Kasus Korupsi Dana Irigasi Berkembang, Dua Kades di Lampung Ditangkap

Regional
Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Mamasa, Puluhan Pemuda dan Mahasiswa Bentrok dengan Satpol PP

Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Mamasa, Puluhan Pemuda dan Mahasiswa Bentrok dengan Satpol PP

Regional
Oknum TNI Diduga Pukul 4 Siswa di NTT, Bermula Korban Ribut Saat Upacara Penurunan Bendera

Oknum TNI Diduga Pukul 4 Siswa di NTT, Bermula Korban Ribut Saat Upacara Penurunan Bendera

Regional
Ungkap Jaringan Ganja dan Tembakau Gorilla, BNN Kota Balikpapan Waspadai Modus Media Sosial

Ungkap Jaringan Ganja dan Tembakau Gorilla, BNN Kota Balikpapan Waspadai Modus Media Sosial

Regional
Penertiban PKL di Polewali Mandar Tegang, Para Pedagang Menangis Saat Lapaknya Diangkut Paksa

Penertiban PKL di Polewali Mandar Tegang, Para Pedagang Menangis Saat Lapaknya Diangkut Paksa

Regional
Pernah Terlibat Kasus Narkoba, Pria Asal Timor Leste Seumur Hidup Tak Bisa Masuk Indonesia

Pernah Terlibat Kasus Narkoba, Pria Asal Timor Leste Seumur Hidup Tak Bisa Masuk Indonesia

Regional
Bantah Ada Perundungan Siswa SMP, Kadisdik Garut Sebut Perkelahian Antar-pelajar

Bantah Ada Perundungan Siswa SMP, Kadisdik Garut Sebut Perkelahian Antar-pelajar

Regional
Banjir Medan Rendam Ratusan Rumah hingga Sekolah, Bobby Nasution: Ini Musibah

Banjir Medan Rendam Ratusan Rumah hingga Sekolah, Bobby Nasution: Ini Musibah

Regional
Diduga Curi Uang Brigadir J Rp 200 Juta, Ferdy Sambo Dilaporkan Pasal Berlapis

Diduga Curi Uang Brigadir J Rp 200 Juta, Ferdy Sambo Dilaporkan Pasal Berlapis

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.