Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, 5.000 Pegawai Perhutani Se-Jawa Demo di Kantor Kementerian LHK Jakarta

Kompas.com - 18/05/2022, 07:44 WIB
David Oliver Purba

Editor

KOMPAS.com - Lebih dari 5.000 karyawan Perum Perhutani se-Pulau Jawa akan berkumpul di Jakarta untuk melakukan aksi demo ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rabu (18/5/2022).

Para karyawan Perhutani akan berunjuk rasa menyikapi Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

Baca juga: Besok, 5.000 Pegawai Perhutani se-Jawa Demo ke Kementerian LHK, Ini Tuntutannya

Perwakilan Serikat Karyawan Perhutani Garut Ade Syahdan mengungkapkan, 160 karyawan dari Garut telah bergerak pada Selasa malam ke Jakarta untuk bergabung bersama 5.000 karyawan Perhutani lainnya.

Baca juga: Terima Protes Warga Lampung Soal Hutan Lindung, Ketua Komisi IV: Pejabat KLHK Tukang Tipu

"Malam ini semua masuk Jakarta, sekitar 5.000 orang," jelas Ade saat ditemui di kantor Perhutani KPH Garut, Selasa (17/5/2022) malam, sebelum berangkat ke Jakarta.

SK keluar, konflik bermunculan

Ade menuturkan, tujuan dari aksi ini untuk mempertanyakan pelaksanaan dari SK 287 Menteri LHK dan juga nasib para karyawan Perhutani di Pulau Jawa pasca-SK tersebut diberlakukan.

Selain soal nasib karyawan, pihaknya khawatir dengan nasib hutan lindung yang ada di Pulau Jawa.

Karena sejak SK tersebut keluar, mulai muncul konflik terkait pengelolaan lahan yang saat ini dikelola Perhutani di Garut.

"Saat ini sudah muncul konflik-konflik pengelolaan lahan di kawasan hutan lindung," jelasnya.

Hal ini karena, pasca keluarnya SK tersebut, sampai saat ini belum ada penetapan batas lahan yang saat ini digarap Perhutani, khususnya di Garut yang akan ditetapkan menjadi kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK).

Hal ini membuat situasi di kawasan hutan menjadi panas dan rawan konflik.

Isi SK

SK SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Sebagian Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam SK tersebut memutuskan, 1 juta hektar lebih kawasan hutan produksi dan hutan lindung di empat provinsi di Pulau Jawa yang saat ini sebagian besar dikelola Perhutani, ditetapkan menjadi KHDPK.

Satu juta lebih hektar kawasan yang ditetapkan menjadi KHDPK, sebagaimana diputuskan dalam SK tersebut, nantinya akan digunakan untuk kepentingan Perhutanan Sosial.

Kemudian untuk penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan atau pemanfaatan jasa lingkungan. (Penulis Kontributor Garut, Ari Maulana Karang | Editor Reni Susanti)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Klarifikasi Wakil Dekan FKIP Unpatti Ambon soal Aksi Banting Pelantang Suara Pendemo: Itu Respon Alamiah

Klarifikasi Wakil Dekan FKIP Unpatti Ambon soal Aksi Banting Pelantang Suara Pendemo: Itu Respon Alamiah

Regional
Syarat Calon Independen di Pilgub Jateng 2024, Minimal Kantongi 1,8 Juta Dukungan

Syarat Calon Independen di Pilgub Jateng 2024, Minimal Kantongi 1,8 Juta Dukungan

Regional
Pembunuhan Karyawan Toko Pakaian di Sukoharjo Terencana, Pelaku Gasak Uang THR dan Motor Milik Korban

Pembunuhan Karyawan Toko Pakaian di Sukoharjo Terencana, Pelaku Gasak Uang THR dan Motor Milik Korban

Regional
Penusuk Sopir Batik Solo Trans Ditangkap, Pelaku Kubur Pisau di Kebun Belakang Rumah

Penusuk Sopir Batik Solo Trans Ditangkap, Pelaku Kubur Pisau di Kebun Belakang Rumah

Regional
Mawardi-Harnojoyo Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Cagub-Cawagub Sumsel di PAN dan PDI-P

Mawardi-Harnojoyo Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Cagub-Cawagub Sumsel di PAN dan PDI-P

Regional
Sekolah Diliburkan, Ribuan Guru Unjuk Rasa di Kantor Bupati Merauke

Sekolah Diliburkan, Ribuan Guru Unjuk Rasa di Kantor Bupati Merauke

Regional
Pengakuan Pria yang Bunuh Mantan Istri di Kota Mataram, Sakit Hati dan Cemburu

Pengakuan Pria yang Bunuh Mantan Istri di Kota Mataram, Sakit Hati dan Cemburu

Regional
KPU Buka Lowongan 2.880 PPK untuk Pilkada Jateng 2024, Berikut Syaratnya

KPU Buka Lowongan 2.880 PPK untuk Pilkada Jateng 2024, Berikut Syaratnya

Regional
Kronologi KA Rajabasa Tabrak Bus di OKU Timur, Sopir dan Kernet Kabur

Kronologi KA Rajabasa Tabrak Bus di OKU Timur, Sopir dan Kernet Kabur

Regional
Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Senin 22 April 2024, dan Besok : Pagi ini Hujan Sedang

Prakiraan Cuaca Manado Hari Ini Senin 22 April 2024, dan Besok : Pagi ini Hujan Sedang

Regional
Setelah Putusan MK, Gibran Harap Kubu Anies-Ganjar Ikut Bangun Indonesia

Setelah Putusan MK, Gibran Harap Kubu Anies-Ganjar Ikut Bangun Indonesia

Regional
Penyebab Suporter Panser Biru Boikot Laga PSIS Semarang Vs RANS Nusantara

Penyebab Suporter Panser Biru Boikot Laga PSIS Semarang Vs RANS Nusantara

Regional
Pelaku Pembunuhan Karyawan Toko Pakaian Asal Karanganyar Ditangkap, Motif Ingin Kuasai Harta Korban

Pelaku Pembunuhan Karyawan Toko Pakaian Asal Karanganyar Ditangkap, Motif Ingin Kuasai Harta Korban

Regional
6 Hari Hilang di Laut, Dokter RSUD Praya Belum Ditemukan

6 Hari Hilang di Laut, Dokter RSUD Praya Belum Ditemukan

Regional
Hadiri Gala Dinner Rosade, Pj Agus Fatoni: Penting bagi Dokter Obgyn Beri Edukasi Stunting pada Masyarakat

Hadiri Gala Dinner Rosade, Pj Agus Fatoni: Penting bagi Dokter Obgyn Beri Edukasi Stunting pada Masyarakat

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com