Satu Tahun Pimpin Wonogiri, Bupati Jekek-Wabup Setyo Sukarno Paparkan LPPD Keberhasilan di Berbagai Bidang

Trantibum linmas selesai 100 persen

Pada kesempatan itu, Jekek menyatakan, gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) perlindungan masyarakat (linmas) yang terjadi di satu terakhir dapat diselesaikan sepenuhnya atau 100 persen.

Penyelesaian tersebut, kata dia, ditunjang dengan tindak penegakkan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang capaiannya sebesar 100 persen.

“Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran juga 100 persen,” ucap Jekek.

Pada bidang sosial, Jekek menyebut, pihaknya berhasil meningkatkan capaian yang tinggi sebesar 86,23 persen.

Dalam hal tersebut, Pemkab Wonogiri berhasil memenuhi kebutuhan dasar para penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia (lansia) terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti (indikator standar pelayanan minimal (SPM)).

Baca juga: Pemerintah Buka Ruang untuk Penyandang Disabilitas Terjun ke Dunia Film Tanah Air

“Untuk persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten atau kota juga sudah 100 persen,” ucap Jekek.

Jekek mengungkapkan, selama lima tahun masa kepemimpinannya menunjukkan perkembangan yang baik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Wonogiri.

Kondisi itu dapat terlihat dari nilai AKIP Pemkab Wonogiri mulai 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan kenaikan yang signifikan.

“Pada 2020, berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja, Kabupaten Wonogiri berhasil meraih kategori sangat baik (BB) untuk keempat kalinya dengan nilai AKIP yang mengalami kenaikan sebesar 0,75 dibanding 2019,” jelas Jekek.

Baca juga: Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Ia menyatakan, sebelum masa kepemimpinan pertama menjabat sebagai Bupati Wonogiri, kondisi awal AKP Kabupaten Wonogiri pada 2015 bernilai 46,43 atau kategori C.

Namun, setelah masa kepemimpinannya atau lima tahun kemudian, nilainya naik menjadi 73,82 dengan kategori BB.

Enam kali WTP berturut-turut

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wonogiri mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sejak 2015 sampai dengan 2020 atau enam tahun berturut-turut.

Terakhir pada 2020, Pemkab Wonogiri berhasil mempertahankan opini WTP untuk LKPD Tahun Anggaran (TA) 2019.

Baca juga: Ditanya Soal Tunjangan Operasional, Wagub DKI Jawab dengan Pamer WTP 4 Kali

“Jadi enam tahun terakhir kami meraih opini WTP atas pemeriksaan LKPD dari BPK. Sedangkan untuk TA 2021 sampai dengan laporan ini disusun dan dilaporkan, pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Wonogiri masih dalam proses, sehingga belum bisa disajikan hasil opininya,” ungkap Jekek.

Ia menyatakan dalam satu tahun terakhir, setidaknya Pemkab Wonogiri mendapatkan 11 penghargaan dari berbagai bidang.

Adapun kesebelas bidang penghargaan yang diraih Pemkab Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Opini WTP untuk laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Wonogiri 2020.

3. Penghargaan kepada Bupati Wonogiri atas kontribusi positif kepada Kepolisian Resort (Polres) Wonogiri dalam hibah tanah untuk pembangunan Kantor Sarana dan Prasarana (Sarpras) Surat Izin Mengemudi (SIM) Polres Wonogiri Tahun 2021.

4. Pemkab Wonogiri meraih 10 besar Inovasi terbaik untuk Aplikasi Kepengurusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Adminduk “Telunjuk Sakti” dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) se-Jateng.

5. Pemkab Wonogiri meraih Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award 220 kategori komitmen pengawasan dan pengendalian (kategori V).

6. Pemkab Wonogiri menjadi daerah tercepat se-Indonesia dalam penyelesaian Pendataan Pemutakhiran Data berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Baca juga: Menilik Peran Kampala Principles dalam Mendukung Sektor Swasta Mewujudkan SDGs