Minyak Goreng Masih Langka di Sejumlah Tempat, Ombudsman Pertanyakan Keseriusan Pemerintah

SEMARANG, KOMPAS.com - Ombudsman Jawa Tengah pertanyakan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng.

Pasalnya, ombudsman mendapati masih terdapat kelangkaan minyak di beberapa pasar tradisional maupun modern di sejumlah tempat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Siti Farida mengatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan di enam lokasi di Jateng.

Baca juga: Kisah Korban PO Minyak Goreng di Bandung, Percaya karena Kenalan Lama Malah Rugi Rp 95 Juta

"Enam wilayah meliputi Kota Semarang, Kab Semarang, Kab Jepara, Kab. Kudus, Kab. Klaten dan Kab. Wonosobo telah kita survei," jelasnya saat dihubungi, Jumat (25/2/2022).

Berdasarkan pemantauan, terjadi kelangkaan minyak goreng dari distributor minyak goreng sehingga stok di pasar menipis.

"Pada lingkup toko modern dan pasar modern, kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 14.000, telah diimplementasikan dan juga terdapat pembatasan pembelian,"katanya.

Namun, ketersediaan stok minyak goreng di lapangan lebih rendah dibandingkan tingginya permintaan konsumen sehingga terjadi kekosongan stok.

Harga minyak goreng sawit (MGS) kemasan premium maupun kemasan sederhana diperjualbelikan dengan kisaran harga Rp 14.000–21.000 per liter.

"Khusus minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 14.000, terjadi kelangkaan dan sulit ditemukan," paparnya.

Baca juga: Siasat Warga Kendal Bisa Beli Minyak Goreng Lebih dari 2 Liter

Kelangkaan tersebut juga menyebabkan pedagang menjual minyak goreng di atas HET yang ditetapkan pemerintah, khususnya pada pasar tradisional dan toko tradisional.

"Belum seimbang dengan permintaan atau kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Selain itu, ombudsman juga mendapat informasi adanya praktik penyusupan kuota minyak goreng dari agen distributor yang langsung menjual kepada pedagang dengan harga di atas HET.

Baca juga: Polisi Beri Minyak Goreng Gratis Bagi Warga yang Mau Divaksin Covid-19

"Informasi tersebut diperoleh pada saat pemantauan yang dilakukan di Jawa Tengah," ungkapnya.

Belum meratanya minyak goreng sesuai HET, pimpinan Ombudsman RI telah menekankan agar Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan bekerja lebih cepat lagi.

“Pimpinan Ombudsman RI telah mendesak Kemendag dan Satgas Pangan untuk bekerja lebih cepat lagi, sehingga minyak goreng dengan harga terjangkau ini segera sampai ke seluruh masyarakat,” imbuhnya.