Soal Tambang Emas Ilegal di Pegaf, Ketua DPR Papua Barat: Sudah Masuk Wilayah Konservasi

PAPUA BARAT, KOMPAS.com - Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menyebut aktivitas para penambang emas ilegal di Distrik Minyambouw, Pegunungan Arfak (Pegaf), yang menggunakan alat berat, telah merambah kawasan hutan konservasi.

Orgenes menyinggung para penambang yang menggunakan alat berat berupa ekskavator.

"Kegiatan itu merusak lingkungan, apalagi aktivitas tambang telah masuk sebagian kawasan di sana (Minyambouw) merupakan konservasi, sebagian besar sudah masuk di wilayah konservasi," kata Orgenes di Manokwari, Selasa (15/2/2022).

Orgenes menyebut, penambangan ilegal sudah berjalan hampir lima tahun. Menurutnya, hal itu tak bisa dibiarkan.

"Pemerintah daerah agar bisa mengambil alih pertambangan di wilayah Pegaf," kata Orgenes.

Saat disinggung apakah DPR akan memanggil pihak berwajib untuk menangani kasus tersebut. Orgenes menyebut, DPR Papua Barat telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak.

"Sebenarnya begini, kita sudah bangun komunikasi dengan beberapa pihak dan kita juga menunggu untuk turun lapangan, namun persoalanya, kita masih ada beberapa agenda saat ini," ucapnya.

Baca juga: Soal Penambangan Emas Ilegal di Manokwari dan Pegunungan Arfak, Polisi Diminta Ambil Tindakan

Pencemaran Air Sungai

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Manokwari, menerima pengaduan dari masyarakat di SP 6 Distrik Masni, terkait penurunan kualitas air di Kali Wariori.

Dampaknya, ikan di kolam mati secara mendadak. Tanaman padi dan kangkung mengering.

Tim DLHP Manokwari merespons laporan dugaan pencemaran lingkungan itu dan menurunkan tim untuk melakukan peninjauan.

Sampel air Kali Wariori pun diambil untuk diuji di laboratorium.

"Uji Laboratorium di Balai POM dan BPLH Universitas Papua hasilnya sudah ada. BPLH UNIPA baru masuk kemarin sehingga memang kita belum tindak lanjuti," kata Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pengaduan Lingkungan, Yohanes A Lebang.

 Selanjutnya, DLHP Manokwari akan melakukan kajian analisis untuk menindaklanjuti hasil uji laboratorium. Sehinga, kandungan dalam sampel air bisa diketahui.

"Kalau hasil uji lab tidak menemukan kandungan merkuri dan atau kandungan besi lainya, kita akan menurunkan tim untuk melakukan uji teknis, di samping itu kami akan mencari alternatif lain untuk melihat kandungan sedimen tanah yang dimiliki," katanya.

Pengaduan masyarakat saat itu lebih banyak terkait lahan pertanian. Sawah milik warga yang seharusnya mengandung sedimen tanah lempung, kini sudah pasir berdebu.

"Memang ada indikasi temuan kerusakan lingkungan itu jelas kita temukan di lapangan" tuturnya.

Baca juga: Masyarakat Adat Doreri di Kabupaten Manokwari Akan Kelola Pelabuhan Penyeberangan

Penambangan ilegal di Waserawi, berada di kawasan Kali Wariori. Aktivitas penambangan sudah berlangsung sejak lama.

Lebang enggan menyebut. terjadi pencemaran lingkungan yang diadukan masyarakat karena aktivitas penambangan ilegal dengan dugaan penggunaan merkuri.

"Kita harus lihat hasil laboratorium dulu" katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Papua Barat Abdulatief Sueri menambahkan, perlu investigasi untuk memastikan penggunaan merkuri, alat berat, dan aktivitas tambang di lahan konservasi.

Ia enggan berkomentar lebih jauh tentang hal itu.

"Itu harus dibuktikan," kata Abdulatief Sueri saat dikonfirmasi.