Surat Sudah Kedaluwarsa, Jadi Alasan Jokowi dan Menkeu Tolak Bayar Utang Rp 60 M ke Warga Padang

Kata Mendrofa, KMK itu mengangkangi Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara (obligasi) tahun 1950.

Menurutnya, UU tersebut menyebutkan, program rekapitalisasi bank umum, pinjaman luar negeri dalam bentuk surat utang, pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang, pembiayaan kredit progam, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai surat jatuh tempo.

"Dalam Undang-Undang sudah dinyatakan sah, kenapa di KMK bisa disebut kedaluwarsa? Aneh, utang kok bisa kedaluwarsa," kata Mendrofa.

Baca juga: Duduk Perkara Warga Padang Gugat Jokowi, Berawal dari Utang Rp 80.300 tahun 1950 hingga Ditagih Rp 60 M

Kata Mendrofa, UU jelas lebih tinggi tingkatannya dari KMK yang belum terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Karena mediasi gagal, sambung Mendrofa, pihaknya pun akan melanjutkan gugatan ke persidangan.

"Akan lanjut ke sidang nantinya," ujarnya.

Baca juga: “Harusnya Klien Saya Mendapat Penghargaan karena Berjasa Membantu Negara, Sekarang Uangnya Belum Dikembalikan”

(Penulis : Kontributor Padang, Perdana Putra | Editor : Khairina)