KILAS DAERAH

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Kompas.com - 29/11/2021, 13:32 WIB
Ilustrasi tambang KOMPAS/ADHITYA RAMADHANIlustrasi tambang

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) Rosehan mengatakan, pihaknya menyetujui apabila kewenangan pajak dan retribusi pertambangan dikembalikan ke daerah.

Menurutnya, jika kewenangan pajak itu dikembalikan ke daerah, maka akan sangat menguntungkan pemerintah daerah (pemda), terutama dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau menguntungkan kenapa tidak," imbuh Rosehan seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/11/2021).

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-undang (UU) Minerba soal Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 10 Tahun 2021 (PP 10/2021) pada Jumat (2/4/2021).

Baca juga: Bupati Banjar Akui PAD Berkurang akibat UU Minerba

Diberlakukannya UU Minerba sendiri mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).

Bersama anggotanya, KAKI melakukan aksi unjung rasa di depan Kantor DPRD Kalsel pada Senin (15/11/2021) lalu.

Menurut KAKI, UU Minerba membuat pemda tak lagi punya kewenangan untuk mengatur sumber daya alam (SDA) di daerah mereka. Hal ini lantas berdampak pada berkurangnya sumber PAD.

Senada dengan KAKI, Rosehan mengaku, penghasilan daerah jauh menyusut sejak UU minerba yang baru diberlakukan.

Baca juga: UU Minerba Dinilai Rugikan Daerah, KAKI Unjuk Rasa di Kantor DPRD Kalsel

"Penghasilan kian menyusut. Kami paham itu. Maka dari itu siapa yang tidak mau kewenangan pajak dan retribusi pertambangan dikembalikan ke daerah," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (28/11/2021).

Apabila kewenangan itu akhirnya dikembalikan ke pemda, Rosehan memastikan tidak akan menimbulkan kemunculan raja-raja kecil atau oknum-oknum bos seperti yang dikhawatirkan.

Sebagai pejabat di Komisi III DPRD, ia merasa senang apabila kewenangan itu dikembalikan kepada daerah.

“Dampak dari pengembalian kewenangan ini tidak akan menimbulkan raja-raja kecil selama punya niat lurus untuk menambah penghasilan daerah,” ucap Rosehan.

Baca juga: Harga Batu Bara cs Melonjak, Penerimaan Pajak Pertambangan Naik 3 Kali Lipat

Meski demikian, ia meminta pengawalan bersama kawan-kawan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebab regulasi mengenai hal tersebut tetap wewenang dari pemerintah pusat.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Regional
Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Libur Tahun Baru, Pemprov Jabar Perketat Penjagaan Tempat-tempat Viral Pariwisata

Regional
Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Pemprov Jabar Gagas Program Kualifikasi Kepsek Berintegritas Pertama di Indonesia

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.