NEWS
Salin Artikel

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) Rosehan mengatakan, pihaknya menyetujui apabila kewenangan pajak dan retribusi pertambangan dikembalikan ke daerah.

Menurutnya, jika kewenangan pajak itu dikembalikan ke daerah, maka akan sangat menguntungkan pemerintah daerah (pemda), terutama dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau menguntungkan kenapa tidak," imbuh Rosehan seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (29/11/2021).

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Undang-undang (UU) Minerba soal Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 10 Tahun 2021 (PP 10/2021) pada Jumat (2/4/2021).

Diberlakukannya UU Minerba sendiri mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).

Bersama anggotanya, KAKI melakukan aksi unjung rasa di depan Kantor DPRD Kalsel pada Senin (15/11/2021) lalu.

Menurut KAKI, UU Minerba membuat pemda tak lagi punya kewenangan untuk mengatur sumber daya alam (SDA) di daerah mereka. Hal ini lantas berdampak pada berkurangnya sumber PAD.

Senada dengan KAKI, Rosehan mengaku, penghasilan daerah jauh menyusut sejak UU minerba yang baru diberlakukan.

"Penghasilan kian menyusut. Kami paham itu. Maka dari itu siapa yang tidak mau kewenangan pajak dan retribusi pertambangan dikembalikan ke daerah," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (28/11/2021).

Apabila kewenangan itu akhirnya dikembalikan ke pemda, Rosehan memastikan tidak akan menimbulkan kemunculan raja-raja kecil atau oknum-oknum bos seperti yang dikhawatirkan.

Sebagai pejabat di Komisi III DPRD, ia merasa senang apabila kewenangan itu dikembalikan kepada daerah.

“Dampak dari pengembalian kewenangan ini tidak akan menimbulkan raja-raja kecil selama punya niat lurus untuk menambah penghasilan daerah,” ucap Rosehan.

Meski demikian, ia meminta pengawalan bersama kawan-kawan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebab regulasi mengenai hal tersebut tetap wewenang dari pemerintah pusat.

https://regional.kompas.com/read/2021/11/29/13324911/komisi-iii-dprd-kalsel-setuju-kewenangan-pajak-pertambangan-dikendalikan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Khofifah Jadi Pembina K3 Terbaik, Jatim 4 Kali Berturut-turut Raih Penghargaan K3 Nasional

Regional
Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Dani Ramdan Dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi, Wagub Uu Sampaikan Pesan Ini

Regional
Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Kasus Covid-19 di Jabar Mereda, Warga Diminta Waspadai Penyakit Emerging dan Re-emerging

Regional
Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.