Penetapan Tersangka Penyelewengan Dana BST di Blitar Masih Tunggu Keterangan Kemensos

BLITAR, KOMPAS.com - Polisi belum menetapkan Kepala Desa Ngadri, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, MM, sebagai tersangka kasus penyelewengan dana bantuan sosial tunai (BST) meski penanganan kasus itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Blitar AKP Ardyan Yudho Setyantono mengatakan pihaknya menunggu hasil konfirmasi dari Kementerian Sosial terkait sumber anggaran dana BST.

"Penyidik perlu memastikan apakah dana BST termasuk yang disalurkan di Desa Ngadri itu termasuk dana bantuan sosial untuk fakir miskin," ujar Yudho saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (1/11/2021).

Baca juga: Kabupaten Blitar Kejar Target Capaian Vaksinasi Lansia 40 Persen

Sudah berkirim surat

Yudho mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Kementerian Sosial dan masih menunggu balasan.

"Jika sudah mendapatkan konfirmasi, kami akan ke Jakarta untuk mendapatkan keterangan langsung dari Kementerian Sosial," tambahnya.

Yudho mengatakan, hasil koordinasi pihak kepolisian dengan kejaksaan memutuskan penggunaan undang-undang tentang Penanganan Fakir Miskin No. 13 Tahun 2011.

Dia membenarkan bantuan sosial tunai yang disalurkan di Desa Ngadri merupakan bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Penyelidikan Kasus Penemuan Sabu di Lapas Blitar Dihentikan, Ini Alasannya...

Namun, berdasarkan penelurusan yang dilakukan, sumber anggaran bantuan sosial itu berasal dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Kementerian Sosial.

"Setelah kita telusuri, mata anggaran itu di bawah Dirjen dari fakir miskin. Dan juga juklak dan juknis dari BST tersebut dasarnya termasuk dalam undang-undang fakir miskin," ujarnya.

Yudho mengatakan, ancaman pidana terhadap penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin juga sudah disebutkan dalam undang-undang tersebut.

Baca juga: Vaksinasi Door to Door Warga hingga Tingkat RW, Pemkot Blitar Jaring 2.230 Warga yang Belum Divaksin