Soal Rp 450 M Dana Bansos yang Belum Cair, Pemprov Bali Bantah Pernyataan Menteri Risma, Ini Penjelasannya

Mahendra menjelaskan, anggaran bansos yang belum cair atau terealisasi pada periode Juli- September 2021 adalah sebesar Rp Rp 6.571.750.000.

Jumlah itu terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana Progam Keluarga Harapan (PKH) untuk 3.701 KPM, dan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM.

Sementara, dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari-September 2021 adalah sebesar Rp 474.101.575.000.

Dana itu terdiri dari PKH sebesar Rp 214.886.775.000 dan BPNT atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.

Baca juga: Pemicu Mahasiswa Adu Mulut dengan Risma, Protes Oknum Kades Jadi Supplier Bansos

Ia memastikan, untuk periode Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada KPM.

"Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan," kata dia.

Ia menyebut dari data yang mereka miliki hanya ada 19.358 KPM yang belum menerima banso, bukan 75.000 keluarga seperti yang disebut Risma.

"Artinya belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga penerima manfaat KPM," tuturnya.

Baca juga: Debat dengan Risma, Mahasiswa: Kita Sampaikan Kondisi Sengkarut Bansos di Lombok Timur

Ia jug mengatakan Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada sejumlah bank Himbara sebagai penyalur dana bansos agar mempercepat pencairan kepada KPM.

“Bapak Gubernur juga meminta bupati dan wali kota se-Bali agar membantu dan memfasilitasi pencairan dan transaksi oleh KPM selaku penerima Bansos,” pungkasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Ach. Fawaidi | Editor : Priska Sari Pratiwi)