Soal Rp 450 M Dana Bansos yang Belum Cair, Pemprov Bali Bantah Pernyataan Menteri Risma, Ini Penjelasannya

KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut ada 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Bali yang belum menerima bantuan sosial (bansos).

Total dana bansos yang belum dibagikan senilai Rp 450 miliar.

Hal tersebut disampaikan Risma di hadapan Kepala Dinas Sosial se-Provinsi Bali dalam rapat evaluasi di Hotel Courtyard Seminyak, Bali pada Selasa (19/10/2021).

"Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi, Pak. Tapi kalau seperti ini susah, Pak," kata Risma.

Baca juga: Mensos Risma Soroti Dana Bansos Rp 450 M Belum Cair, Pemprov Bali: Tidak Benar

Risma mengatakan berdasarkan perhitungan dari Kemensos, dana bansos Rp 450 miliar yang belum cair adalah akumulasi anggaran dari Juli sampai September.

"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober, Pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," kata dia.

Ia juga mendorong kepala dinas sosial se-provinsi Bali untuk mendalami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin.

Baca juga: 75.000 Keluarga di Bali Belum Terima Bansos, Mensos Risma: Kalau Belum Cair, Ekonomi di Level Bawah Tidak Bergerak

"Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan," ujar Risma.

Ia menyebut ada tiga kabupaten/kota di Bali dengaa data KPM yang belum transaksi cukup tinggi yakni Klungkung, Karangasem, dan Tabanan.

"Saya minta Januari sampai Oktober harus klir. Kalau pakai sembako sekian lama ini, pasti jadi busuk bahan makanannya. Jadi saya tidak mau dengan barang. Saya mau dengan uang cash," kata dia.

Menurutnya masalah yang muncul saat penyaluran dana bansos antara lain Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, kartu terblokir, KPM pindah alamat dan KPM meninggal.

Baca juga: Buronan Kasus Korupsi Bansos Gempa Bantul 2006 Tertangkap

Pemprov Bali bantah pernyataan Risma

Dok Hunas Kementerian Sosial Mensos, Tri Rismaharini, ketika berada di Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Minggu (3/10/2021)

"Satu minggu ini kita selesaikan, itu (yang belum tersalurkan) hanya yang sisa-sisa saja," kata dia.

Namun dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis (21/10/2021), Mahendra membantah hitungan Kemensos yang menyebut akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli sampai September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.

"Tidak benar Rp 450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," kata Mahendra dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Saat Menteri Risma Debat dengan Mahasiswa soal Supplier Bansos: Saya Menteri Tidak Ngurusi Ini

Mahendra menjelaskan, anggaran bansos yang belum cair atau terealisasi pada periode Juli- September 2021 adalah sebesar Rp Rp 6.571.750.000.

Jumlah itu terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana Progam Keluarga Harapan (PKH) untuk 3.701 KPM, dan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM.

Sementara, dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari-September 2021 adalah sebesar Rp 474.101.575.000.

Dana itu terdiri dari PKH sebesar Rp 214.886.775.000 dan BPNT atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000.

Baca juga: Pemicu Mahasiswa Adu Mulut dengan Risma, Protes Oknum Kades Jadi Supplier Bansos

Ia memastikan, untuk periode Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada KPM.

"Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan," kata dia.

Ia menyebut dari data yang mereka miliki hanya ada 19.358 KPM yang belum menerima banso, bukan 75.000 keluarga seperti yang disebut Risma.

"Artinya belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 Keluarga penerima manfaat KPM," tuturnya.

Baca juga: Debat dengan Risma, Mahasiswa: Kita Sampaikan Kondisi Sengkarut Bansos di Lombok Timur

Ia jug mengatakan Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada sejumlah bank Himbara sebagai penyalur dana bansos agar mempercepat pencairan kepada KPM.

“Bapak Gubernur juga meminta bupati dan wali kota se-Bali agar membantu dan memfasilitasi pencairan dan transaksi oleh KPM selaku penerima Bansos,” pungkasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Ach. Fawaidi | Editor : Priska Sari Pratiwi)