Pemkot Blitar Akan Lelang 12 Jabatan Eselon II yang Masih Kosong Usai Mutasi Besar-besaran

BLITAR, KOMPAS.com - Sebanyak 12 jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Blitar masih kosong usai mutasi besar-besaran terhadap 248 pejabat eselon II hingga IV.

Wali Kota Blitar Santoso mengatakan, akan segera melakukan lelang jabatan untuk posisi kepala dari 12 OPD yang masih kosong tersebut.

Sebagian dari kekosongan itu terjadi akibat ditinggalkan pejabat eselon II yang terkena mutasi dan rotasi tersebut.

Baca juga: Mutasi 248 Pejabat, Wali Kota Blitar: Ada yang Senang, Ada yang Susah

"Lelang jabatan beberapa pos jabatan eselon II akan kita lakukan," ujar Santoso usai melantik 248 pejabat baru, Sabtu (2/10/2021).

Menurut Santoso, lelang jabatan akan segera dilaksanakan agar posisi kosong di Pemkot Blitar segera terisi.

Selama ini, dirinya tidak dapat melakukan proses mutasi dan rotasi jabatan karena terkendala peraturan Kemendagri tentang larangan kepala daerah melakukan mutasi pejabat dalam kurun 6 bulan setelah pelantikan sebagai kepala daerah.

"Setelah itu (lelang jabatan) tidak lama lagi akan kita isi sehingga tidak ada yang kosong agar roda pemerintahan berjalan maksimal," ujarnya.

Posisi jabatan kepala OPD yang kosong adalah Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Baca juga: 7 Hal soal Bagi-bagi Telur Gratis di Blitar, Aksi Keprihatinan yang Berakhir Ricuh

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim meminta agar lelang jabatan untuk golongan pejabat eselon II kelak dapat berlangsung dengan baik sehingga tersaring pejabat yang kompeten.

Menurut Syahrul, terdapat kekurangan jumlah pejabat yang memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan sebagai kepala OPD.

"Penyelenggara lelang nanti kan pihak ketiga. Tapi saya harap Pemkot jeli dalam andilnya menyeleksi," ujarnya.