DPRD Kota Tegal Minta Ratusan Warga yang Tolak Vaksin Tetap Diberi Bansos Beras 20 Kg

TEGAL, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal meminta Pemerintah Kota (Pemkot) menghapus kewajiban penerima bantuan sosial (bansos) beras 20 kilogram harus warga yang sudah vaksin Covid-19.

Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengaku mendukung sepenuhnya upaya Pemkot dalam mengejar capaian vaksinasi.

Meskipun demikian, bantuan beras yang dianggarkan Rp 13 miliar untuk 60.000 kepala keluarga (KK) tidak ada korelasinya dengan program vaksinasi.

"Perlu digarisbawahi bahwa bantuan sosial beras 20 kilogram ini tidak ada korelasinya dengan program vaksinasi. Bantuan diberikan bagi warga yang jelas terdampak kebijakan PPKM," kata Kusnendro, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: 10 Kali Skrining Kesehatan, Mbah Tarmi Lansia 102 Tahun di Kota Tegal Akhirnya Divaksin

Hal itu disampaikan Kusnendro untuk merespons 243 KK di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan yang memilih tidak menerima bansos ketimbang harus vaksin.

"Apalagi beras ini kan sudah dibeli, ketika tidak disalurkan maka kualitasnya akan turun. Maka ketika kualitas turun dan tidak diberikan, maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia," kata Kusnendro.

Kusnendro berharap, jangan sampai Pemkot Tegal dan warga yang enggan divaksin sama-sama teguh dengan pendiriannya.

"Jangan sampai masing-masing memilih bertahan. Warga bertahan tidak mau divaksin, pemkot bertahan untuk tidak memberikan. Maka saran saya segera diberikan saja bansosnya," kata Kusnendro.

Menurut Kusnendro, jika bansos beras tak jadi diberikan, maka baik Pemkot maupun warga sama-sama mengalami kerugian.

"Ketika beras tidak diberikan akan menimbulkan kerugian bersama. Pemerintah rugi dan masyarakat juga rugi," ujar Kusnendro.

Baca juga: 243 Warga di Kota Tegal Pilih Tak Dapat Bansos Beras ketimbang Divaksin

Kusnendro juga mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran bersama akan pentingnya vaksinasi. Di sisi lain, aparat pemerintah atau tenaga kesehatan juga tak bosan mengedukasi warga.

"Lakukan pendekatan persuasif dan berikan pemahaman akan pentingnya vaksinasi untuk meningkatkan imunitas. Saya yakin pelan-pelan warga yang menolak vaksin juga akan sadar," kata Kusnendro.

Kusnendro berharap semua bansos beras bisa tersalurkan tanpa memandang apakah warga yang berhak menerima sudah divaksin atau belum.

"Sekali lagi, warga saat ini sangat membutuhkan uluran tangan, maka negara hadir untuk memberikan bantuan di tengah pembatasan gerak aktivitas di tengah PPKM. Maka sekali lagi kami minta bansos segera disalurkan," jelas Kusnendro.

Sebelumnya diberitakan, ratusan warga di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, memilih tak mendapatkan bansos beras daripada harus divaksin Covid-19.

Pemerintah Kota Tegal memberikan syarat kepada penerima bantuan sosial (bansos) beras 20 kilogram wajib divaksin.

"Ada 243 KK yang belum ambil bansos beras karena belum divaksin. Jumlahnya merata di hampir setiap RW," kata Lurah Debong Kidul, Tegal Selatan, Erni di kantornya, Kamis (16/9/2021).

Erni mengatakan, mereka yang belum mengambil bansos karena sebagian besar menolak divaksin.

"Banyak warga yang berkeyakinan agar tidak divaksin. Saya dan dinas sosial, camat, sudah door to door yang belum dapat bansos saya undang semua. Namun, kebanyakan memang menolak divaksin. Mereka lebih baik tidak dapat beras 20 kilogram daripada harus vaksin," kata Erni.

Erni mengatakan, penerima bansos yang tidak bisa divaksin karena penyakit tertentu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

"Kalau mereka sudah diperiksa dan tidak layak divaksin misal karena penyakit maka ada surat keterangan dari dokter yang menandatangani dan diketahui oleh saya. Maka selanjutnya tetap bisa diambil bansosnya," kata Erni.

Disampaikan Erni, tingkat kesadaran warga untuk mengikuti vaksinasi massal memang masih rendah.

"Se-Kota Tegal sudah 85 persen warga tervaksin. Namun, di Debong Kidul baru 65 persen. Jadi masih banyak warga yang belum tervaksin," kata Erni.

Erni mengaku sudah berupaya keras memberikan pemahaman akan pentingnya vaksinasi Covid-19.

"Saya selalu berkomunikasi dengan dinsos. Termasuk menerjunkan TKSK, namun tetap warga menolak untuk vaksin dan lebih baik tidak dapat beras. Saya sudah coba berbagai cara. Sosialisasi sudah, turun ke lapangan sudah berkali-kali," ujar Erni.

Menurut dia, tujuan vaksinasi sendiri untuk menciptakan kekebalan kelompok sehingga warga terlindungi dan menjadi lebih sehat.

"Tujuannya agar semua warga kita sehat. Standar WHO 85 persen warga divaksin. Sekali lagi bukan utama kejar target capaian vaksin, namun agar warga sehat semua," kata Erni.