Tidak Semua Jenjang Sekolah Gelar PTM di Jatim, Khofifah Ungkap Kendalanya

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan kendala yang dihadapi pemerintah di masing-masing kabupaten dan kota di Jatim dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dimulai pada hari ini atau Senin (30/8/2021).

Khofifah mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten/kota adalah vaksinasi guru yang belum rampung 100 persen.

"Saat ini tercatat 88,48 persen guru yang menerima vaksin dosis pertama dan 77 persen yang menerima vaksin dosis kedua. Padahal, guru yang telah divaksin menjadi syarat pelaksanaan PTM," kata Khofifah, di SMKN 7 Surabaya, Senin.

Mengenai masalah vaksinasi guru dan pelajar yang belum rampung 100 persen, Khofifah mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta bupati dan wali kota untuk memprioritaskan vaksinasi bagi pelajar dan guru.

Baca juga: Khofifah Tinjau Hari Pertama PTM di SMKN 7 Surabaya

"Saya sudah berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota juga Dinas Kesehatan untuk memfokuskan vaksin di sekolah-sekolah. Amannya, anak-anak dan guru divaksin agar kami lebih tenang melaksanakan PTM," ucap Khofifah.

Meski demikian, Khofifah tetap mengingatkan untuk tidak bergantung kepada vaksinasi yang dilakukan di sekolah.

Sebab, titik-titik vaksinasi telah tersebar di banyak tempat di Jawa Timur dan dapat diakses oleh siapapun.

"Jangan menunggu pengadaan vaksinasi di sekolah. Jika ada tempat vaksinasi di wilayah sekitar, murid dan guru bisa langsung berpartisipasi. Karena kalau menunggu, akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak semua sekolah dapat mengadakan vaksinasi sendiri," tutur Khofifah.

Khofifah pun berharap PTM yang dimulai per hari ini bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya angka kenaikan kasus positif Covid-19 baru.

Jika kasus Covid-19 tetap melandai dan tidak ada lonjakan, ke depan bukan tidak mungkin pelaksanaan PTM bisa dilaksanakan 100 persen untuk semua jenjang pendidikan di seluruh daerah di Jatim.

"Semoga ikhtiar kami ini berjalan lancar dan sukses. Insya Allah kami bisa melaksanakan PTM dengan baik. Terlebih, agar proses belajar-mengajar kembali berjalan normal dan kami bisa menyiapkan anak-anak kami untuk masa depan yang lebih berkualitas," ujar Khofifah.

Pada Senin pagi, Khofifah mengecek kesanggupan sekolah dalam mentaati peraturan PTM yang meliputi kapasitas kelas 50 persen, guru yang telah divaksin, 4 jam pelajaran setiap jam pelajaran setara 30 menit, seminggu maksimal dua kali masuk, kesiapan Satgas Covid-19 di tingkat sekolah, serta izin dari orangtua siswa.

Salah satunya adalah di SMKN 7 Surabaya. Di sana, Khofifah menilai SMKN 7 Surabaya telah menerapkan protokol kesehatan yang baik, dan sesuai dengan SOP yang terdapat dalam Inmendagri Nomor 35 Tahun 2021.

"Alhamdulillah, SMKN 7 Surabaya telah melaksanakan PTM terbatas bertahap sesuai dengan SOP Inmendagri Nomor 35 Tahun 2021," ujar Khofifah.

Khofifah mengungkapkan betapa penting PTM ini untuk siswa-siswi Sekolah Kejuruan.

Menurutnya, selama pandemi berlangsung, mereka yang terpaksa belajar secara daring tanpa praktek langsung telah tertinggal dari demand dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja yang standardnya semakin tinggi.

Sebagai informasi, persiapan yang telah dilakukan meliputi penjarangan tempat duduk dan peniadaan kantin.

Selain itu, waktu pulang bagi siswa juga dibagi berdasarkan kelas di mana Satgas Covid-19 sekolah akan memastikan siswa langsung kembali ke rumah tanpa berkumpul dan bercengkrama.

Satgas Covid-19 itu sendiri terdiri dari guru-guru, civitas akademik dan OSIS yang bekerjasama dengan Satgas di tingkat RT/RW.

Tugas utama mereka nantinya adalah memastikan prokes dan ketertiban peraturan PTM dilakukan dengan disiplin ketat.

Baca juga: Blusukan ke Kampung Padat Penduduk di Surabaya, Khofifah Sisir Unregistered People

Sementara itu, dari 20 kabupaten/kota di Jatim yang boleh menggelar PTM, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, serta Kabupaten Lamongan telah menyiapkan sekolahnya dari jenjang SD hingga menengah ke atas untuk bertatap muka.

Sedangkan Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya baru menyiapkan SMA dan SMK sementara sisanya baru akan dirapatkan.

Selain itu, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan baru menyanggupi PTM untuk SMA dan SMK, dan akan menerapkan sistem yang sama di jenjang lainnya per tanggal 1 September 2021.