Kades Bentak Polisi yang Tegur Acara Pernikahan Warga, DPRD: Kapolsek Over Acting

KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Jawa Timur, Darul Hasyim Fath angkat bicara terkait perselisihan yang terjadi antara Kepala Desa Sukajeruk dengan Kapolsek Masalembu.

Menurutnya, perselisihan di acara hajatan warga tersebut terjadi karena kapolsek dianggap bersikap berlebihan dalam penegakan aturan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Darul mengakui, sebelum acara hajatan tersebut digelar, sang kepala desa setempat memang telah menemuinya untuk berkonsultasi soal acara hajatan yang akan dilakukan warga.

Baca juga: Kades Bentak Kapolsek yang Tegur Acara Pernikahan: Tembak Saya, Mana Ada Corona

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan acara hajatan tidak ada persoalan untuk dilakukan asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Saya persilahkan hajatan digelar karena hanya berisi pembacaan barzanji, tidak ada hiburan, undangan sesuai prokes dan tanpa kerumunan. Wajar kalau konstituen menyebut nama saya, karena Kapolsek sikapnya over acting," kata Darul, Senin (9/8/2021).

Agar kasus serupa tidak terulang, pihaknya meminta polisi terutama Kapolsek Masalembu bertindak adil dalam penegakan aturan kepada masyarakat.

Sebab, dia mengklaim ada kegiatan yang melanggar prokes dibiarkan saja.

Penjelasan sekdes

Sementara itu, Kades Sukajeruk Sapuri tidak merespons saat coba dikonfirmasi.

Namun demikian, Sekretaris Desa Sukajeruk Ahmad Soleh membenarkan kejadian tersebut.

Saat kejadian itu, pihak keluarga penyelenggara hajatan sudah berusaha menjelaskan terkait penerapan protokol kesehatan kepada polisi.

Namun demikian, hal itu tak diindahkan dan acara diminta untuk tetap dibubarkan.

Akibatnya, kades dan kapolsek terlibat adu mulut. Kades menilai tindakan kapolsek berlebihan dan menyikapi persoalan PPKM.

Baca juga: PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Diperpanjang 2 Minggu, Aktivitas Tempat Ibadah Dibatasi 25 Persen

Kapolsek dibentak

Diberitakan sebelumnya, Kapolsek Masalembu Sumenep Iptu Sujarwo, mengaku dibentak Kepala Desa Sukajeruk Sapuri saat hendak menertibkan warga yang nekat gelar hajatan saat PPKM level 4.

Padahal, saat memberikan teguran bersama dengan Satgas Covid-19 itu sang tuan rumah justru bersikap santun.

Namun, kades setempat yang berada di lokasi kejadian justru emosi dan membentak-bentak dengan kalimat kasar. Alasannya sudah mendapat persetujuan oleh anggota DPRD.

"Saya pejabat politik, saya melaksanakan perintah Darul Fath anggota DPRD Sumenep. Saya ikut anggota dewan. Saya pejabat politik diangkat oleh masyarakat," kata Sujarwo, menirukan bentakan Sapuri.

Baca juga: Diizinkan di PPKM Level 1-3, Ini Aturan Resepsi Pernikahan dan Hajatan

Terkait hal itu, ia mengaku sudah melaporkannya ke Kapolres Sumenep AKBP Rahman Wijaya.

Sementara itu, Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti menilai tindakan kades tersebut sudah melampaui batas.

Oleh karenanya, pihak Satgas Covid-19 diminta membuat laporan ke polisi agar bisa segera diproses hukum.

"Tindakan Kades Sukajeruk itu melampaui batas, kasar dan tidak sopan. Kami minta agar Satgas Covid-19 memproses hukum peristiwa tersebut," terang Widiarti melalui telepon seluler.

Penulis : Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman | Editor : Robertus Belarminus