Kades Bentak Kapolsek yang Tegur Acara Pernikahan: Tembak Saya, Mana Ada Corona

SUMENEP, KOMPAS.com - Kapolsek Masalembu Sumenep Iptu Sujarwo, dibentak Kepala Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu Sapuri, karena menegur pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan oleh salah satu warga Desa Sukajeruk pada Kamis (5/8/2021).

Bahkan, kepala desa itu menantang Kapolsek untuk menembak dirinya.

Kejadian bermula saat Sujarwo menegur agar resepsi pernikahan yang dilaksanakan pada Jumat (6/8/2021) tidak dilakukan karena akan menimbulkan kerumunan.

Sujarwo bersama dengan sejumlah Satgas Covid-19 Kecamatan Masalembu mendatangi kediaman tuan rumah pemilik hajatan perkawinan.

Baca juga: Diam-diam Warga Gelar Pernikahan dan Karapan Sapi di Sumenep, Polisi Beri Teguran

Kepada tuan rumah, Satgas menjelaskan agar resepsi pernikahan tidak digelar.

Satgas menemukan kegiatan masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan.

Tuan rumah bersikap santun menerima penjelasan Satgas. Namun, tiba-tiba Sapuri datang membentak Sujarwo dan anggota Satgas.

"Saya pejabat politik, saya melaksanakan perintah Darul Fath anggota DPRD Sumenep. Saya ikut anggota dewan. Saya pejabat politik diangkat oleh masyarakat," kata Sujarwo, menirukan bentakan Sapuri.

Hal itu diceritakan Sujarwo, saat dihubungi, Senin (9/8/2021).

Setelah dibentak, Sujarwo menjelaskan ketentuan PPKM level 4 Kabupaten Sumenep.

Namun, Sapuri tidak mau mendengarkannya. Justru Sapuri menantang Sujarwo untuk menembaknya.

"Tembak saya, mana ada corona. Ternyata saya juga tidak mati,” kata Sujarwo menirukan pernyataan Sapuri.

Peristiwa itu sudah dilaporkan ke Kapolres Sumenep AKBP Rahman Wijaya.

Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti saat dikonfirmasi menuturkan, laporan peristiwa yang dialami Kapolsek Masalembu dan Satgas Covid-19 Masalembu sudah diterima polres.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 untuk melaporkan peristiwa itu agar diproses hukum.

"Tindakan Kades Sukajeruk itu melampaui batas, kasar dan tidak sopan. Kami minta agar Satgas Covid-19 memproses hukum peristiwa tersebut," terang Widiarti melalui telpon seluler.

Tanggapan pihak desa

Kades Sukajeruk Sapuri ketika dikonfirmasi melalui telpon seluler tidak merespons.

Sekretaris Desa Sukajeruk Ahmad Soleh ketika dikonfirmasi menuturkan, pihak keluarga pemilik hajatan pernikahan sudah menjelaskan bahwa saat acara tidak akan ada kerumunan dan akan mematuhi prokes. Undangan hanya terbatas kepada kerabat.

"Di acara hanya mengundang kerabat dan diisi dengan pembacaan salawat barzanji. Tidak ada keramaian dan hiburan," kata Ahmad Soleh.

Namun, penjelasan tersebut tidak diterima oleh Kapolsek Masalembu, dan mendesak agar resepsi pernikahan tidak digelar.

Akibatnya, terjadi adu mulut antara Kades Sukajeruk dengan Kapolsek. Tindakan Kapolsek dianggap berlebihan dengan melarang resepsi pernikahan.

Baca juga: Anaknya Gelar Dangdutan Tanpa Prokes Saat PPKM, Kades di Malang Dipanggil Inspektorat

"Peristiwa itu sebagai akumulasi dari rangkaian peristiwa sebelumnya, berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Masalembu," kata Soleh.

Peristiwa yang dimaksud Soleh yakni, ada warga meninggal karena Covid-19 di Masalembu.

Namun, tidak ada satupun anggota Satgas Covid-19 yang datang mengurus jenazahnya.

Akhirnya, aparat desa yang menangani sendiri dengan alat kesehatan seadanya.

"Waktu ada warga mati karena Covid-19, ke mana Satgas? Tapi, ketika ada hajatan warga mereka tiba-tiba melarang. Ini tindakan keterlaluan," klaim Soleh.

Darul Hasyim Fath, anggota DPRD asal PDI-P yang disebut Sapuri dalam peristiwa adu mulut dengan Kapolsek, saat dikonfirmasi melalui telpon seluler mengatakan, Sapuri sempat menemui dirinya sebelum hajatan digelar.

Sebagai wakil rakyat, Darul tidak bisa mengabaikan hajatan warga dan juga sebagai fungsi komunikasi yang baik dengan konstituen.

Baca juga: Kisah Suwaji, Mantan Petinju yang Sukses Jualan Tikus Putih di Kota Malang

Darul menyetujui hajatan itu dengan syarat mematuhi prokes.

"Saya persilahkan hajatan digelar karena hanya berisi pembacaan barzanji, tidak ada hiburan, undangan sesuai prokes dan tanpa kerumunan. Wajar kalau konstituen menyebut nama saya, karena Kapolsek sikapnya over acting," kata Darul.

Ketua Komisi I DPRD Sumenep ini meminta Kapolsek Masalembu bertindak adil dalam penegakan aturan PPKM.

Sebab, dia mengklaim ada kegiatan yang melanggar prokes dibiarkan saja.