Kisah Warga yang Tidak Dapat Bansos Saat PPKM Darurat, Tak Didata hingga Bingung untuk Biaya Makan

Hasilnya, terdapat 5,9 juta penerima baru. Terdapat juga data penerima yang dihapus dari daftar.

Risma menambahkan, untuk menghindari praktik korupsi bansos seperti tahun lalu, Kemensos melakukan perbaikan kualitas data agar akuntabel.

"Kami mensingkronkan seluruh data yang ada di Kemensos yang kemudian memadatkan dengan data kependudukan. Kami sempat menidurkan 21 juta data karena ada ganda, dan lainnya," kata Risma.

Baca juga: Risma: Bansos Tidak Bisa Terus-menerus, Pemerintah Punya Keterbatasan

Kedua adalah memperbaiki mekanisme penyaluran. Mulai Januari lalu, Kemensos menyalurkan bansos dalam bentuk transfer uang ke bank.

"Khusus pengadaan beras dilakukan oleh Bulog dan mengirim langsung ke keluarga penerima, jadi tidak melalui Kemensos lagi," katanya.

Ketiga, ujar Risma, Kemensos akan mengeluarkan aplikasi teknologi sehingga penerima dapat membeli kebutuhan sehari-hari melalui wadah tersebut.

"Tidak ada lagi bansos digunakan belanja untuk rokok, miras, dengan fitur itu kami membatasi belanja. Kami juga mempunyai pola bagaimana mengakomodir masyarakat yang meskipun HP masih jadul," katanya.

Baca juga: Risma Marah Saat Cek Bansos di Tuban: Bantuan Tiga Bulan Kenapa Hanya Dicairkan Dua Bulan?

Apa kata pemerintah daerah?

Terkait pernyataan Risma, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengakui terjadi permasalahan data penerima bansos tahun lalu di tingkat daerah. Namun, untuk tahun ini, telah terjadi perubahan dengan akurasi yang lebih baik.

"Pemerintah provinsi memberikan kesempatan sampai tiga kali untuk mengubah kembali data. Oleh karena itu kami yakin, saat bansos sekarang ini akan ada akurasi yang dilaksanakan dibanding dengan sebelumnya," kata Uu.

Menurut Uu, data penerima bansos di Jawa Barat dikumpulkan dari RT/RW ke kepala desa, lalu ke pemerintah kabupaten/kota untuk kemudian diserahkan ke pemprov.

Baca juga: Survei Soal Bansos Tunai di Jakarta, Sebagian Besar Bilang Rp 600.000 Hanya Cukup untuk Seminggu

"Saya tidak bisa menjamin 100%, tapi lebih baik dibandingkan kegiatan bansos sebelumnya," katanya.

Uu mengatakan, data telah diserahkan ke Kemensos dan telah menerima bansos dari pusat.

Sementara itu Juru bicara Satgas Covid-19 Kota Serang, Harry Pamungkas, menyebutkan pemerintah daerah tengah melakukan verifikasi data agar tidak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan dari pusat maupun daerah.

"Lagi dihitung angkanya semua sama teknis penyalurannya sambil menunggu pendataan dari pemerintah pusat, supaya tidak tumpang tindih, sifatnya perluasan penerima," ujarnya.

Baca juga: PPKM Level 3 Diberlakukan di Gowa, Bansos Warga Terdampak Tunggu Persetujuan DPRD

"Jadi dari RT RW di bawah lagi bergerak semua, berapa dicover PKH (program keluarga harapan), BPNT (bantuan pangan non tunai) atau kartu sembako, apakah datanya beririsan atau tidak," tambahnya.

Terkait pernyataan Risma, Harry mengatakan, "parameter dan indikator terdampaknya yang harus ditegaskan oleh pemerintah pusat sehingga daerah bisa menyiapkan datanya. Tentunya harus ada kehati-hatian kaitan data untuk menghindari duplikasi," kata Harry.

Jenis-jenis bansos PPKM darurat

KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY Gubernur Maluku, Murad Ismail menyerahkan bantuan sosial (Bansos) kepada warga terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di Kota Ambon, Senin (26/7/2021)

Pemerintah juga menambah 5,8 juta penerima kartu sembako PPKM baru selama enam bulan ke depan.

Kemudian, bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000 kepada 10 juta KPM, subsidi kuota internet kepada 38,1 juta pelajar, diskon listrik untuk 1,4 juta pelanggan, subsidi gaji, hingga bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 28,8 juta KPM.

Baca juga: Wakil Wali Kota Bekasi: Banyak Laporan ke Saya Terkait Pemotongan Bansos Tunai...

Pemerintah juga memberikan bantuan kepada tiga juga pengusaha mikro sebesar Rp1,2 juta.

Pemerintah menambah anggaran bansos senilai Rp 39,19 triliun bagi masyarakat terdampak PPKM darurat. Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program perlindungan sosial dalam APBN 2021 sebesar Rp408,8 triliun.