Kisah Warga yang Tidak Dapat Bansos Saat PPKM Darurat, Tak Didata hingga Bingung untuk Biaya Makan

KOMPAS.com - Bermasalahnya data penerima bantuan sosial Covid-19 disebut terus menjadi penyebab penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut, data yang tidak akurat menyebabkan masih ada masyarakat terdampak yang tidak menerima bansos Covid-19.

Data yang tidak akurat "juga membuka potensi penyelewengan", seperti yang dialami mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat korupsi bansos Covid-19 tahun lalu.

Baca juga: Modus Bansos, Pria Ini Gasak Harta Kakek 85 Tahun

Pemerintah Indonesia mengumumkan untuk menyalurkan bansos sebagai implikasi dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali dari 3 Juli, yang diperpanjang hingga 2 Agustus mendatang, yang sekarang disebut PPKM Level 4.

Bantuan yang diberikan, di antaranya, berupa beras sebanyak 10 kilogram, kartu sembako Rp 200.000 per bulan, bansos tunai Rp 300.000 dan lainnya.

Namun tiga pekan PPKM darurat terlewati, beragam bantuan tersebut tidak dirasakan dua warga di Kelurahan Lopang, Serang, Banten, Rahmat dan Yusuf dan juga warga Bandung Popi Zulfida.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui adanya permasalahan dalam data penerima bansos dengan menemukan masih ada warga terdampak yang belum menerima bantuan.

Risma menyebut, penyebabnya berasal dari pemerintah daerah yang tidak memasukan nama mereka.

Baca juga: Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

"Jangankan dapat bantuan, didata saja belum"

Yandhi Deslatama Rahmat, pedagang dendeng bandeng,warga Kelurahan Lopang, Serang, Banten, mengaku tidak pernah mendapatkan bansos dari pemerintah dalam bentuk apa pun.

Setiap hari ia berjualan dendeng ikan bandeng yang kini pendapatannya berkurang jauh akibat PPKM.

"Sebelum PPKM bisa dapat Rp300.000 hingga 500.000 sama modal per hari. Sekarang paling Rp 80.000. Bandeng kan bertahan tiga hari, kalau tidak laku dibagi ke tetangga," kata Rahmat, seperti dilaporkan wartawan Yandhi Deslatama untuk BBC News Indonesia, Senin (26/7/2021).

Rahmat menambahkan, selama PPKM berlangsung, bahkan sepanjang pandemi Covid-19, ia tidak pernah mendapatkan bansos dari pemerintah dalam bentuk apa pun.

Baca juga: Kasus Aa Umbara, KPK Dalami Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos

"Belum pernah didata RT, RW, kelurahan baik bansos, UMKM dan lainnya. Tidak pernah dapat bantuan. Jangankan dapat bantuan, didata saja tidak pernah," kata Rahmat.

Nasib yang sedikit lebih baik dialami Yusuf, warga Lopang yang pernah mendapatkan bantuan sembako dan beras lima kilogram tahun lalu.

"Bantuannya itu dari Polres. Tapi pas PPKM ini tidak pernah dapat apa-apa, padahal sudah didata, kirim KTP, kartu keluarga, data-data ke RT," kata Yusuf yang bekerja sebagai penjual pisang goreng.

Baca juga: Ini Ragam Bansos yang Bisa Anda Dapat Selama PPKM Level 4

Yandhi Deslatama Yusuf, warga Lopang, Serang, Banten mengaku belum pernah mendapatkan bansos sepanjang tiga pekan PPKM darurat.

Pendapatannya kini akibat PPKM menurun lebih dari 50%, dengan keuntungan bersih kurang dari Rp 70.000.

Sudah lebih dari tiga pekan PPKM darurat, informasi mengenai bansos juga belum didapat oleh Ketua RT 08 RW 01, Lopang, Serang, Mamad Hasni.

"Pendataan dan informasi [bansos PPKM darurat] belum ada. Warga sampai sekarang juga sering tanya ke saya, kenapa bantuan belum turun," ujar Mamad.

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Salurkan Bansos ke Warga

"Tiga pekan PPKM, tidak ada bantuan"

Seorang warga Bandung yang terdaftar sebagai penerima bansos, Popi Zulfida, mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan semenjak PPKM darurat diberlakukan sejak 3 Juli lalu.

"Terakhir bulan Mei kemarin, terus tidak ada lagi. Katanya mau ada lagi, tapi belum ada hingga sekarang," kata Popi kepada wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Popi melanjutkan, bansos sebesar Rp 300.000 yang diberikan Kementerian Sosial tidak akan cukup menutupi biaya hidup akibat PPKM darurat.

"Bantuan itu buat bayar listrik saja sudah habis, sedangkan pengeluaran banyak. Belum ongkos, belum makan, ngontrak [rumah], pusing," kata Popi.

Baca juga: Berikan Oksigen Gratis, TNI AU Operasikan Pabrik Zat Asam di Bandung

ANTARA FOTO/DHEMAS REVIYANTO Warga mendistribusikan Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan COVID-19 di kawasan Jatinegara, Jakarta, tahun lalu.