Kisah Warga yang Tidak Dapat Bansos Saat PPKM Darurat, Tak Didata hingga Bingung untuk Biaya Makan

"Sekarang sepinya terasa sekali, tahun kemarin tidak begitu, kayaknya semua sepi, yang beli sedikit. Harapannya usaha saja lancar," kata Popi.

Lurah Jatisari di Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Een Haryani, mengatakan belum mendengar informasi mengenai bansos dari Kemensos.

"Tidak ada bocoran apa-apa. Karena kami itu dari awal juga mendapatkan yang PPKM darurat itu dari pemkot, APBD Kota Bandung," kata Een - terdapat 55 orang menerima bantuan Rp 500.000 karena PPKM darurat dari Kota Bandung.

Baca juga: ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Een menambahkan, telah menyerahkan data yang telah direvisi penerima bansos ke kecamatan yang kemudian dilanjutkan berjenjang ke Kemensos.

"Insya Allah tidak double dapat bantuan. Satu dua minggu yang lalu (sudah dikirim data), sebelum PPKM kami usdah mendata. Begitu PPKM kami sudah mengirimkan," katanya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan sudah menerima bansos dari Pemerintah Pusat.

"Sudah menerima [bansos] sebagian. Kami sudah memberikan sebagian hampir satu bulan ke belakang. Tetapi kan semuanya perlu waktu, tidak mudah seperti membalikan telapak tangan," kata Uu.

Baca juga: Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Mengapa data penerima bansos tidak akurat?

Di setiap pemberian bansos selalu muncul masalah klasik, yaitu data penerima yang tidak akurat.

Terdapat warga yang terdampak tapi tidak mendapatkan bantuan, ada juga sebaliknya, kata peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono.

Berdasarkan kajian yang dilakukan TII, kata Agus, ketidakuratan itu disebabkan oleh dua faktor.

"Pertama, data tidak terintegrasi dengan NIK. Meskipun Agustus tahun lalu data NIK diklaim sudah terintegrasi dengan data kependudukan tapi faktanya beberapa laporan yang masuk memang membuktikan belum sepenuhnya terintegrasi," kata Agus.

Baca juga: 51 Ton Beras Bantuan dari Kemenko Marves Disalurkan untuk Warga Tuban

Selanjutnya adalah lemahnya proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan negara.

Menurut Agus, masih ada data penerima yang bekerja dan memiliki penghasilan di penerima bansos.

"Seharusnya proses verifikasi dan validasi rutin dilakukan untuk memperbaruhi data terpadu kesejahteraan sosial, enam bulan hingga satu tahun sekali," ujarnya.

Sehingga perlu dibentuk tim di tingkat terendah untuk melakukan pendataan yang aktual.

"Inikan pendataan saling lempar tanggung jawab, Kemensos mengatakan bahwa kami bersumber dari daerah, dan daerah mengatakan kami juga butuh input dan sebagainya. Jangan sampai ada saling menyalahkan pusat dengan daerah, tapi harus sama-sama saling memperbaiki diri dari konteks perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," ujarnya.

Baca juga: Gara-gara Dana Bansos Tak Dicairkan Semua, Risma Marah Saat Berkunjung ke Tuban: Ini Saya Bongkar...

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina, mengatakan selain di tingkat hulu seperti data dan proses pengadaan bansos, potensi penyelewengan juga berpotensi terjadi di tingkat hilir yaitu penyaluran bansos.

Tahun lalu, penyaluran bansos menjerat Mensos Juliari Batubara dalam kasus korupsi. ICW juga mencatat bahwa sepanjang 2020 sedikitnya terdapat 107 kasus korupsi bansos di 21 daerah.

"Selain data penerima yang perlu diperbaiki untuk menutup penerima fiktif, pengawasan juga harus diperketat menghindari pemotongan, pungli, dan sosialisasi yang masif sehingga masyarakat bisa mengecek, mengawasi dan melaporkan jika bansos yang diterima bermasalah," kata Almas.

Baca juga: Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos: 'Verifikasi dan validasi data oleh daerah'

KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Menteri Sosial RI Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma mengunjungi Balai Disabilitas Wyata Guna Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, untuk mengecek kesiapan dapur umum, Selasa (13/7/2021).

Penyebabnya, kata Risma adalah karena data usulan penerima bansos diserahkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi.

"Jadi kami hanya cek dan mencocokan dengan data kependudukan. Begitu cocok, maka kami terima. Sesuai UU Nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin, kami kembalikan verifikasi dan validasi data itu ke daerah," katanya.

"Contohnya di lapangan, Bu ini kenapa dihapus? Ternyata setelah kami cek, daerah yang menghapus, bukan kami yang menghapus, seperti itu," kata Risma.

Baca juga: Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

Risma menambahkan, sejak Januari hingga akhir Juni kemarin, daerah telah melakukan verifikasi dan validasi data penerima bansos di lapangan.