Buntut Perusakan Kapal Produksi Timah, Polisi Tahan 7 Tersangka

BANGKA, KOMPAS.com- Kasus perusakan dan penjarahan kapal isap produksi (KIP) timah di perairan Bedukang Airantu, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung berbuntut panjang.

Kepolisian resmi menahan 7 tersangka yang diduga sebagai penggerak dan terlibat pengrusakan KIP Citra Bangka Lestari tersebut.

Kepala Polda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Anang Syarif Hidayat mengatakan, pihaknya menangani kasus dengan memerhatikan unsur pidana murni.

"Kami tidak memiliki urusan dengan kelompok yang pro atau anti penambangan timah. Kami hanya lihat ini pidana ada kerusakan, pengancaman bahkan penganiayaan pada petugas," kata Anang dalam keterangan pers di Mapolda, Selasa (20/7/2021).

Baca juga: Tempuh Jalur Hukum, Pengrusakan Kapal Timah oleh Sekelompok Orang di Babel Juga Picu Kerusakan Lingkungan

Anang menuturkan, 7 tersangka dijemput dari rumah masing-masing di daerah Bangka dan langsung dilakukan penahanan di Mako Polair.

Selain para tersangka, polisi juga mengamankan berbagai barang bukti. Di antaranya 100 buah potongan kayu yang diduga dibawa dari darat untuk menguasai kapal, peralatan yang rusak serta rekaman CCTV.

Polisi, kata Anang, tak segan-segan melakukan pengembangan kasus untuk menemukan tersangka lainnya.

"Kerugian pemilik kapal lebih dari Rp 8 miliar, ada kerusakan alat navigasi, mesin dan kapal tidak bisa beroperasi. Kemudian bahan bakar dan timah hasil produksi yang hilang," ujar jenderal bintang dua itu.

Baca juga: Pencarian Dua Penambang Timah Bawah Tanah yang Hilang Kini Dihentikan

Menurut Anang, proses hukum dilakukan agar tidak terjadi peristiwa yang sama dikemudian hari.

Ia berharap, pihak yang pro maupun kontra lebih mengedepankan negosiasi ketimbang aksi yang menimbulkan kerusakan.

"Jangan sampai dinilai tak ada hukum di Bangka Belitung ini," ucap Anang.

Para tersangka terancam hukuman 5 sampai 7 tahun penjara.

Aksi pengrusakan KIP yang mengatasnamakan nelayan terjadi pada Senin (12/7/2021).

Ketua Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HNSI) Bangka, Lukman mengatakan aksi tersebut bukan berasal dari organisasi resmi HNSI.

Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada aparat berwenang.