Walkot Pontianak soal Tudingan Tak Tegas: Bubarkan Paksa Bukan Cara yang Baik

PONTIANAK, KOMPAS.com - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjawab tudingan tak tegas yang dilontarkan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji.

Menurut dia, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pontianak telah berupaya semaksimal mungkin dalam memerangi Covid-19.

"Saya bisa perintahkan Kapolresta dan Dandim bubarkan masyarakat secara paksa, tapi saya yakin itu bukan cara yang baik dalam kita menangani Covid. Jakarta saja tidak seperti itu,” kata Edi kepada wartawan, Kamis (8/7/2021) sore.

Baca juga: Gubernur Kalbar Minta Mal di Pontianak Tutup pada 17.00 WIB: Kalau Tak Berani, Saya yang Tutup

Edi juga mempertanyakan indikator yang dipakai Sutarmidji sehingga menudingnya tidak tegas.

Selain itu, terang Edi, masih ada cara lain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara-cara yang humanis dan kebersamaan.

"Kurang tegasnya di mana? Kita kan kerja hari ini, tidak langsung hari ini juga sukses. Itu perlu proses. Kita sudah tujuh hari PPKM ketat," terang Edi.

Kondisi geografis Kota Pontianak yang dikepung kabupaten lain dan banyak pendatang dari luar daerah juga dianggap menjadi salah satu tantangan.

"Tentu saya mengajaknya dengan cara berbeda. Tidak mungkin rakyat kita ditakuti-takuti, mereka juga perlu semangat, perlu hidup. Ekonomi mereka harus bergerak," jelas Edi.

Baca juga: Ajudan Wawalkot Pontianak Meninggal karena Covid-19, Sempat Berbagi Oksigen dengan Pasien Lain

Sebelumnya, Sutarmidji meminta Edi Rusdi Kamtono tegas dalam menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Menurut dia, pelaksanaan PPKM mikro akan sia-sia jika tidak diikuti dengan langkah tegas.

"Saya sudah keluarkan surat edaran, mal harus tutup pukul 17.00 WIB. Sekarang, Pak Wali (Edi Rusdi Kamtono) berani ndak nutupnya? Kalau tak berani, saya yang nutupnya," kata Sutarmidji kepada wartawan, Kamis (8/7/2021) sore.

Pernyataan itu dilayangkan Sutarmidji karena hingga kini Kota Pontianak saat ini masih berstatus zona merah atau daerah dengan risiko tinggi terjadinya penularan Covid-19.

Baca juga: Kota Pontianak dan Singkawang BOR Tertinggi di Kalimantan Barat

Karena itu, dirasa perlu ada tindakan tegas dari pimpinan daerah untuk menekan laju penularan virus corona.

"Pilkada 2024 masih jauh. Tegas saja. Masyarakat sekarang perlu tegas, jangan dengar omongan yang tidak betul. Warung kopi yang masih buka dari batas aturan, tutup sepekan," ucap Sutarmidji yang juga mendorong untuk memfasilitasi karyawan warung kopi ikut program vaksinasi.