Pelanggar PPKM Darurat di Karawang Disidang di Tempat, Jika Masih Bandel Bisa Dipenjara 3 Bulan atau Denda Rp 50 Juta

KARAWANG, KOMPAS.com - Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Karawang bakal memberikan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan selama pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat diberlakukan.

Kepala Polisi Resor (Kapolres) Karawang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rama Samtama Putra mengatakan, selama PPKM darurat diterapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2021 sebagaimana perubahan Perda Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

"Ini Perda Provinsi (Jabar). Itu di sana mengatur sanksi-sanksi terkait pelanggaran prokes terhadap individu atau badan usaha," ujar Rama melaluyi sambungan telepon, Senin (5/7/2021).

Baca juga: Nekat Gelar Adu Balap Saat PPKM, 200 Merpati Disita, 32 Pemiliknya Terancam Penjara 3 Bulan

Penjara maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 50 Juta

Dalam perda itu, disebutkan pelanggar bisa dihukum penjara maksimal tiga bulan penjara dan denda minimal Rp 5 juta serta maksimal Rp 50 juta.

Hanya saja, kata Rama, hal itu bersifat ultinum remidium. Artinya penegakan hukum adalah sifat dan upaya terakhir ketika kegiatan kegiatan sosialisasi, imbauan, teguran tidak diindahkan.

Satgas, kata Rama, akan melakukan penegakan hukum dengan penerapan sidang di tempat atau sidang tindak pidana ringan (tipiring) akan penyelenggaraannya dengan berita acara pemeriksaan cepat.

"Kita sudah koordinasikan dengan teman-teman di PN (Pengadilan Negeri) dan kejaksaan," ungkapnya.

Baca juga: Ini Alasan Suami Istri Nekat “Motoran” ke Puskesmas meski Kondisinya Drop Saat Isolasi Mandiri