Padahal rata-rata karyawan memilki tanggungan menghidupi keluarga ataupun cicilan setiap bulannya.
Untuk itu berharap ada perhatian bagi karyawan yang terdampak penerapan PPKM Darurat.
“Harapan kami kehadiran pemerintah dapat meringangkan beban para karyawan. Bayangkan seorang karyawan bergaji UMK kemudian harus memiliki tanggungan kredit sepeda motor pasti akan sangat terasa sekali,” ungkap Andreas.
Sudah sangat ketat
Sebelum diberlakukan PPKM Darurat, Andreas mengklaim manajemen sudah menerapkan prokes yang sangat ketat bagi pengunjung mal.
Bahkan, untuk investasi penerapan prokes di mal, manajemen mengeluarkan biaya yang sangat besar.
“Kami di mal sudah kaku sekali menerapkan prokes. Bahkan pengunjung yang tidak mengenakan masker tidak boleh masuk mal,” kata Andreas.
Baca juga: Jenazah Pasien Covid-19 Diambil Paksa Keluarga di Riau, Ini Komentar Satgas
Andreas menuturkan, manajemen mendukung keputusan menerapkan PPKM Darurat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Harapannya seluruh masyarakat menyadari dampak ketidaktaatan terhadap prokes.
Salah satunya berakibat kasus positif Covid-19 terus melonjak hingga berdampak ditutupnya ruang-ruang publik dan pusat perbelanjaan.
Sementara itu Manager Operasional Sun City Mall Kota Madiun, Imam Dwi Prasetyo yang dihubungi terpisah mengatakan pihaknya mengikuti seratus persen apa yang menjadi kebijakan dalam menerapkan PPKM Darurat diantaranya menutup mal.
Hanya saja ia meminta pemerintah tidak setengah-setengah dalam menertibkan pihak-pihak yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Selama pandemi manajemen sudah berinvestasi besar-besaran untuk penerapan protokol kesehatan di mal. Untuk itu kami minta pemerintah tidak setengah-setengah mendisplinkan warga yang tidak disiplin menerapkan prokes. Penegakan harus dilakukan seimbang antara yang didalam dan diluar mall,” kata Imam.
Imam mengharapkan pendisiplinan warga yang tidak taat prokes seperti penilangan yang dilakukan polisi. Begitu ketahuan tidak disiplin, ditilang lalu didenda.
“Pendisplinan masyarkat perlu diketatkan. Mungkin penegak hukum dapat melihat orang tidak memakai masker itu sama dengan orang naik motor tidak pakai helem atau tidak miliki sim. Langsung semprit lalu ditilang,” ujar Imam.
Untuk karyawan, Imam mengatakan seluruh karyawan dikenakan sistem kerja bergiliran. Pendapatan yang diterima karyawan pun disesuaikan dengan jumlah hari kerja mereka masuk.
Terhadap kebijakan penutupan mal, Imam mengharapkan pemerintah memberikan relaksasi pajak dan pembayaran listrik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.